Berantas Narkoba di Lapas dan Beri Jaminan UHC, Gubernur Bobby Nasution Siap Pasok Tenaga Pengajar Warga Binaan

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperketat sinergi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumut dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Langkah tegas ini berjalan sejajar dengan penguatan program pembinaan keterampilan produktif serta jaminan kesehatan bagi para warga binaan.

​Komitmen strategis tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima kunjungan audiensi dari Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Jalu Yuswa Panjang, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (11/8/2026). Bobby menyoroti tantangan berat yang dihadapi daerahnya terkait status darurat peredaran barang haram tersebut selama beberapa tahun terakhir.

​“Sumut sudah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba, sejak 2019 sudah menjadi provinsi teratas terkait peredaran narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas dengan kolaborasi dengan BNN dan juga Ditjenpas,” tegas Bobby Nasution.

​Selain fokus pada penanganan masalah narkotika, Pemprov Sumut menaruh perhatian besar pada pembinaan mental, karakter, dan keterampilan teknis para penghuni lapas. Bobby menekankan pentingnya membekali warga binaan dengan modal kemandirian agar mereka siap berkarya secara positif saat selesai menjalani masa pemasyarakatan dan kembali ke tengah masyarakat.

​“Kami ingin lapas-lapas di Sumatera Utara mampu mengembangkan potensi produktifnya. Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan,” ujar Gubernur.

Sementara itu,  Kakanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang berharap seluruh warga binaan memperoleh perubahan positif selama menjalani masa pembinaan. Selain berubah dari sisi perilaku, mereka juga diharapkan memiliki keterampilan sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru setelah bebas.

“Kami ingin warga binaan mendapatkan perubahan positif selama berada di lapas. Ketika keluar nanti, mereka tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan setelah masa pembinaan,” kata Jalu.

Pembiayaan Layanan Kesehatan

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Ditjenpas juga meminta dukungan Pemprov Sumut terkait pembiayaan layanan kesehatan bagi warga binaan yang sudah tidak lagi tercover BPJS Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan warga binaan di lapas.

Menanggapi hal itu, Bobby Nasution menegaskan warga binaan yang merupakan penduduk Sumatera Utara dan memiliki KTP Sumut telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC). Karena itu, ia meminta fasilitas tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan yang berhak.

“Kalau warga binaan tersebut ber-KTP Sumatera Utara, sudah tercover UHC. Silakan dimanfaatkan,” kata Bobby.

(Emn/Nusantaraterkini.co)