Bayang-bayang Dugaan 'Politik Balas Budi' Warnai Pelantikan Pejabat Pemprov Sumut

Nusantaraterkini.co, DELISERDANG - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melantik enam pejabat eselon II Pemprov Sumut di Gedung VIP Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Jumat (11/7/2025).

Acara berlangsung usai pengambilan sumpah dan janji jabatan Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong yang juga dilakukan di tempat serupa. 

Adapun tiga dari enam pejabat yang dilantik tersebut merupakan eselon II dari Kota Medan, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). 

Mereka adalah Heri Wahyudi Marpaung sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Heri Wahyudi sebelumnya Sekretaris Daerah Labusel dan mantan Penjabat Bupati Batubara.

Timur Tumanggor sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang dan mantan Penjabat Walikota Padangsidimpuan. 

Kemudian Yuda Pratiwi Setiawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.

BACA JUGA: Sah, Bobby Nasution Lantik Togap Simangunsong jadi Sekda Sumut juga Enam Pejabat Eselon II

Alfi Syahriza sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumut.

Selanjutnya Agustinus Panjaitan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sumut.

Lalu Yuliani Siregar sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut. 

Dugaan Politik 'Balas Budi'

Menurut catatan, Timur Tumanggor dan Heri Wahyudi Marpaung merupakan di antara penjabat kepala daerah yang terindikasi kuat mendukung pemenangan Bobby Nasution - Surya saat Pilgub Sumut yang lalu.

Keduanya diketahui sangat aktif berperan menggerakkan aparatur sipil negara di wilayah tugasnya masing-masing, guna mengarahkan dukungan terhadap Bobby-Surya waktu itu, termasuk berkolaborasi dengan Forkopimda setempat. Sehingga wajar jika publik menduga kuat bahwa dengan keduanya dilantik oleh Bobby, mengisyaratkan 'politik balas budi' itu nyata adanya.

"Ya, tentu pertimbangan semua sisi perlu untuk menentukan pejabat eselon II ke depan, agar Gubsu itu bukan milik team sukses lagi tetapi sudah menjadi gubernurnya masyarakat Sumut," ujar pemerhati politik di Sumut, Rafriandi Nasution, saat dimintai pendapat. 

Mengenai tiga pejabat 'impor' tersebut, hemat Rafriandi, Gubsu didorong memperjelas ke publik supaya clear and clean agar begitu bertugas tak berapa lama ada pula kelompok masyarakat dari asal mereka para ASN yang diangkat, melaporkan ke pihak hukum atau munculnya masalah-masalah lama di kabupaten/kota asal para kadis tersebut.

"Seperti kejadian di Sumut baru-baru ini, baru empat bulan sudah pula KPK OTT (operasi tangkap tangan) di Sumut," tegas dia.

BACA JUGA: Beredar Kabar Pelantikan Sekda Sumut di Kualanamu, Shohibul: Anomali Administratif

Karenanya, tambah dia, wajar jika rakyat menuntut para kadis yang dilantik itu harus transparan dan bebas dari praktik KKN dan 'politik balas budi'.

"Mungkin itu bisa jadi titik tekan kita (publik) agar Gubsu menentukan pejabat eselon II mampu bekerja secara profesional dan sesuai harapannya. Masyarakat dituntut untuk dapat mengawasi kinerja Pemprovsu secara keseluruhan," tandas Rafriandi.

(Akb/Nusantaraterkini.co)