Warning bagi Pemprov Sumut: Inflasi Tembus 4,79%, Daya Beli Tercekik Sektor Pangan dan Energi

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh wilayah Sumatera Utara kini menghadapi alarm bahaya makroekonomi yang nyata di pertengahan tahun 2026. Lonjakan inflasi yang tidak terkendali berisiko besar memperlebar angka kemiskinan dan memicu penurunan standar hidup masyarakat akibat merosotnya nilai riil pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar.

​

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara melaporkan perkembangan Indeks Harga Konsumen yang menunjukkan tren kenaikan harga. Akibatnya, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan inflasi Year-on-Year sebesar 4,79 persen pada Juni 2026 dengan Indeks Harga Konsumen mencapai 113,26.

​Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, menyatakan bahwa tingkat inflasi bulanan atau month-to-month pada Juni 2026 berada di angka 0,23 persen, sementara tingkat inflasi tahun kalender atau year-to-date tercatat sebesar 0,90 persen. Angka inflasi tahunan ini menunjukkan lonjakan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, di mana inflasi tahunan Sumut pada Juni 2024 tercatat sebesar 3,35 persen dan pada Juni 2025 melandai di angka 1,25 persen.

​

"Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ancaman struktural terlihat jelas karena kenaikan Indeks Harga Konsumen di Sumatera Utara dipicu oleh meningkatnya seluruh sebelas indeks kelompok pengeluaran masyarakat. Artinya, tekanan terjadi secara masif di seluruh lini konsumsi warga," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

​Dampak paling memukul dirasakan masyarakat pada sektor domestik. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 9,55 persen yang didorong oleh lonjakan pada subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 25,49 persen. Situasi kian pelik lantaran kelompok pengeluaran terbesar berikutnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 7,57 persen, dengan subkelompok makanan menjadi motor utama karena tumbuh mencapai 8,54 persen. Kenaikan harga pangan di atas 8 persen ini menjadi beban berat bagi keluarga miskin dan rentan, mengingat porsi pendapatan mereka habis dikonsumsi untuk makanan.

"Pemda juga harus memitigasi efek domino dari sektor pengeluaran lainnya yang merangkak naik, meliputi kelompok transportasi sebesar 4,75 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 3,59 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan bersama kelompok pendidikan yang masing-masing naik sebesar 3,45 persen," papar Asim.

Tekanan biaya hidup ini, sebutnya, diperparah oleh kenaikan kelompok kesehatan sebesar 2,56 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,36 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,57 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,35 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,75 persen.

​

"Secara komoditas, Pemda dituntut jeli memetakan instrumen pengendali pasar karena emas perhiasan menjadi faktor paling dominan yang memicu inflasi tahunan di Sumatera Utara dengan memberikan andil sebesar 0,53 persen," lanjutnya.

Asim mengingatkan, yang harus diwaspadai secara taktis oleh dinas terkait adalah komoditas pangan dan energi, seperti cabai merah yang memberi andil inflasi tahunan signifikan sebesar 0,41 persen, bensin sebesar 0,18 persen, serta beras dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,17 persen.

​

Pemicu inflasi tahunan lainnya yang membebani dapur warga datang dari komoditas ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, tomat, dan minyak goreng yang masing-masing menyumbang andil 0,16 persen, disusul angkutan udara, ikan dencis, dan ikan kembung masing-masing sebesar 0,14 persen, akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,11 persen, serta daging ayam ras sebesar 0,10 persen. Sebaliknya, komoditas penahan laju inflasi tahunan yang menyumbang andil deflasi hanya detergen cair, popok bayi sekali pakai, daging babi, dan ketimun sebesar 0,02 persen. 

"Untuk dinamika bulanan, bensin menjadi penyumbang utama inflasi Juni 2026 dengan andil 0,14 persen, diikuti bawang putih dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,08 persen. Sementara tomat dan daging ayam ras menahan inflasi bulanan dengan andil deflasi masing-masing 0,17 persen dan 0,07 persen," tambahnya.

​Gunungsitoli Tertinggi

Berdasarkan pemantauan data BPS, seluruh kabupaten dan kota mengalami inflasi tahunan pada Juni 2026. Kota Gunungsitoli mencatatkan tingkat inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Utara, yakni mencapai 6,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 115,71, sekaligus mencatatkan laju inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,53 persen.

Kondisi darurat daya beli juga membayangi Kabupaten Labuhanbatu yang inflasi tahunannya melonjak sebesar 5,81 persen (IHK 117,48), serta Kota Sibolga sebesar 5,79 persen (IHK 115,87). Selanjutnya, Kota Pematangsiantar mencatatkan inflasi tahunan sebesar 5,26 persen meskipun mengalami deflasi bulanan sebesar 0,07 persen. Disusul oleh Kabupaten Deliserdang sebesar 4,73 persen, Kota Padangsidimpuan sebesar 4,69 persen, dan pusat ekonomi Kota Medan sebesar 4,65 persen. 

Sementara itu, Kabupaten Karo tercatat sebagai wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah di Sumatera Utara, yaitu sebesar 4,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,84.

​

Angka-angka ini, sebut Asim, merefleksikan adanya tekanan daya beli masyarakat yang nyata di pertengahan tahun akibat fluktuasi harga komoditas perhiasan, energi transportasi, serta komoditas pangan pokok di seluruh wilayah Sumatera Utara. 

"Jika Pemda tidak segera menggelar operasi pasar murah, memperlancar rantai pasok distribusi, dan memberikan bantuan bantalan sosial yang tepat sasaran, guncangan inflasi ini berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah kuartal berikutnya," pungkas Asim.

(Emn/Nusantaraterkini.co)