Warga Aceh Minta Pemerintah Serahkan Tanjung Pura Langkat Masuk Wilayahnya: Bukan Sumut

nusantaraterkini.co, ACEH - Polemik empat pulau yang diklaim Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) terus berlanjut. Kali ini, warga Aceh meminta pemerintah untuk menyerahkan Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat masuk ke wilayah Aceh.

Akademisi dan pemerhati sosial-politik asal Aceh, Dr. Iswadi, kembali menekankan pentingnya pengakuan terhadap batas wilayah Provinsi Aceh yang merujuk pada peta tahun 1956.

Baca Juga : Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

Hal ini, menurutnya, sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam butir 1.1.4 Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa batas Aceh harus mengacu pada kondisi wilayah per 1 Juli 1956.

Dr. Iswadi menegaskan bahwa wilayah Aceh berdasarkan peta historis tersebut mencakup kawasan hingga Tanjung Pura, yang kini berada dalam administrasi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Baca Juga : Terlambat Ditunggu Mualem Bahas 4 Pulau, Pemprov Aceh Singgung Bobby Nasution

Ia menilai bahwa segala bentuk penyempitan atau pengurangan wilayah Aceh yang tidak merujuk pada peta tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap semangat dan isi perjanjian damai yang telah disepakati bersama.

Menurutnya, persoalan batas wilayah bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi menyangkut integritas hukum, penghormatan terhadap perjanjian internasional, serta martabat rakyat Aceh.

Baca Juga : Jawab Polemik 4 Pulau Masuk Sumut, Muzakir Manaf: Itu Hak Aceh

"Lambannya implementasi butir-butir MoU Helsinki, khususnya terkait batas wilayah, menunjukkan belum maksimalnya komitmen dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pasca-konflik," katanya dikutip serambinews, Sabtu (14/6/2025).

Dr. Iswadi juga menyoroti berbagai inisiatif masyarakat Aceh dalam memperjuangkan pengakuan batas wilayah tersebut. 

"Berbagai elemen sipil bahkan pernah memberikan ultimatum kepada Pemerintah RI dan GAM untuk segera menindaklanjuti realisasi butir 1.1.4 MoU," pungkasnya.

Baca Juga : Legislator Sumut Kompak Pertahankan Empat Pulau Dalam Sengketa Dengan Aceh

Surat-surat resmi juga telah dikirimkan ke sejumlah instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga DPR Aceh, sebagai bentuk desakan agar hak wilayah Aceh dikembalikan sesuai peta yang sah.

Ia menyayangkan adanya keputusan sepihak dari pemerintah pusat dalam menetapkan tapal batas antara Aceh dan Sumatera Utara tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun unsur GAM sebagai pihak yang turut merancang dan menandatangani MoU Helsinki.

Baca Juga : Ini Penjelasan Kemendagri Terkait 4 Pulau Aceh Jadi Milik Sumut

Menurutnya, proses penegasan batas seharusnya dilakukan secara adil, terbuka, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan demi menjamin keabsahan dan legitimasi hasilnya

"Berbagai bukti sejarah yang memperkuat klaim Aceh atas wilayah hingga Tanjung Pura juga masih bisa ditemukan. Salah satunya adalah tugu batas yang terletak di Kecamatan Gebang, Langkat, yang menandai batas historis antara Aceh dan Sumatera Utara sebelum pemekaran wilayah," benernya.

Selain itu, kata Dr. Iswadi, arsip-arsip resmi dan dokumen administratif yang tersimpan di lembaga kearsipan nasional juga memberikan dasar kuat bagi peninjauan kembali batas wilayah tersebut

Mengakhiri pernyataannya, Dr. Iswadi mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan perwakilan GAM untuk duduk bersama dan meninjau kembali implementasi MoU secara menyeluruh, termasuk pengakuan batas wilayah sesuai peta 1956

"Penegasan batas Aceh hingga Tanjung Pura bukan semata tentang sejarah, melainkan tentang keadilan, kebenaran, dan masa depan damai bagi rakyat Aceh,” tegas alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu.

(Dra/nusantaraterkini.co).