Universal Gloves Akui Kesalahan Terkait Limbah, Kuasa Hukum Warga Desak KLHK Tetap Terapkan Sanksi Pidana
PT Universal Gloves mengakui kesalahan pencemaran limbah. Kuasa hukum warga Patumbak mendesak KLHK tetap menjatuhkan sanksi pidana.
Nusantaraterkini.co, MEDAN – Kasus pencemaran limbah yang melibatkan PT Universal Gloves (UG) memasuki babak baru setelah perusahaan tersebut secara resmi mengakui kesalahan di hadapan hukum. Pengakuan ini tertuang dalam surat resmi tertanggal 18 Desember 2025 yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara pada 23 Desember 2025 lalu.
Dalam surat yang ditandatangani Direktur A Hendra Ramali tersebut, pihak perusahaan memohon agar instansi terkait menetapkan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban atas laporan warga.
Langkah PT Universal Gloves yang meminta sanksi administratif ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari jeratan hukum pidana. Namun, permohonan tersebut mendapat penolakan keras dari pihak masyarakat melalui kuasa hukum mereka.
Baca Juga : Tim Gabungan Terus Lanjutkan Pembersihan Tumpukan Kayu Limbah Bencana di Aceh dan Sumut
Warga Patumbak mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI serta DLHK Provinsi Sumut tidak melunak dan tetap menjalankan proses hukum sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
Kuasa Hukum Warga Patumbak, Riki Irawan SH MH, menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif tidak akan sebanding dengan kerugian lingkungan dan kesehatan yang dialami warga selama ini. Ia meminta pemerintah berdiri tegak di atas kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh oleh lobi-lobi perusahaan yang mencoba mencari keringanan hukuman melalui surat permohonan tersebut.
Riki menekankan bahwa keinginan utama warga adalah adanya keadilan yang nyata melalui penegakan sanksi pidana. Menurutnya, hukuman pidana mutlak diperlukan guna memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang abai terhadap kelestarian ekosistem dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Keinginan warga sebenarnya sangat mendasar, mereka hanya ingin negara benar-benar hadir untuk melindungi hak rakyat atas lingkungan yang sehat. Kami optimis KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Sumut tetap pro kepada warga dengan menolak permohonan sanksi administrasi tersebut. Negara harus menunjukkan kewajibannya dalam menghormati dan melindungi hak rakyat melalui tindakan tegas, bukan sekadar denda administratif," ujar Riki Irawan, di Medan, Selasa (30/12/2025).
Lebih lanjut, Riki mengingatkan bahwa kasus ini menyangkut prinsip dasar negara dalam bidang HAM, yakni to respect, to fulfill, and to protect. Ia berpendapat bahwa pemenuhan hak warga untuk hidup di lingkungan yang tidak tercemar adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan sekadar urusan administratif.
Baca Juga : Konferensi Tembakau Global di Jenewa Adopsi Aturan Baru tentang Limbah dan Regulasi Rokok
"Warga kini menunggu ketegasan dari KLHK Jakarta untuk memastikan bahwa setiap perusak lingkungan mendapatkan sanksi yang setimpal agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALRano Alfath Pastikan RUU Perampasan Aset Utamakan Pemulihan Kerugian Korban
Rozie Winata·4 menit yang lalu -
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·10 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·10 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
