Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Menaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya

UMP Provinsi Paling Lambat 21 November ​

Menaker Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 dengan mempertimbangkan KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.

Bagikan:
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur. Rabu (18/11/2026).(foto: kemnaker)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur. Rabu (18/11/2026).(foto: kemnaker)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyampaikan pedoman penghitungan tahun 2027 kepada seluruh gubernur. Pedoman tersebut mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

​Penyampaian pedoman ini tertuang dalam Surat Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Aturan ini menjadi tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

​ menegaskan penetapan harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Kebijakan ini dirumuskan berdasarkan data akurat yang menggambarkan kondisi objektif di setiap daerah.

​"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli, Rabu (18/11/2026).

​Bagi daerah yang telah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum menggunakan formula penyesuaian. Formula tersebut mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 yang memperhitungkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

​Hasil perhitungan tersebut kemudian dikalikan dengan nilai alfa yang ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1. Variabel alfa ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

​"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelasnya.

​Penentuan nilai alfa tersebut nantinya dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik perekonomian daerah.

​Selain itu, pemerintah turut menggunakan data KHL tahun 2026 dari BPS sebagai dasar penghitungan. Penggunaan data KHL memastikan upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya.

​Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.

​Adapun upah minimum sektoral (UMSP dan UMSK) ditetapkan maksimal lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh ketentuan upah minimum yang baru ini akan mulai berlaku secara serentak pada 1 Januari 2027.

​"Khusus untuk sektor usaha mikro dan kecil, pengupahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan internal. Batas minimal upah yang disepakati ditetapkan paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku," pungkas Menaker.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

​

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru