Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Tinggalkan Hukum Kolonial, Menkum Sebut Penyelesaian KUHP Nasional Membutuhkan 63 Tahun

Tinggalkan Hukum Kolonial, Menkum Sebut Penyelesaian KUHP Nasional Membutuhkan 63 Tahun

Bagikan:
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Supratman Andi Agtas menyatakan terkait penyusunan nasional hingga akhirnya berlaku pada Januari 2026 membutuhkan proses yang panjang. 

Ia menegaskan pembentukan baru memerlukan waktu puluhan tahun serta melibatkan partisipasi publik yang luas.

Baca Juga : Pasal-303-304 KUHP Diminta Tak Digunakan untuk Menindas dan Membatasi Kebebasan Beragama

“KUHP ini, ini prosesnya sudah sangat lama. Pertama, itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai 2026, 63 tahun proses penyusunan," ujar Supratman di Kemenkum, Senin (5/1/2025).

"Untuk mengganti Kitab Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” kata politikus Gerindra ini.

Ia menekankan panjangnya masa berlaku pidana materil Indonesia sebelum pembaruan dilakukan.

“Bisa dibayangkan, hukum pidana materil kita itu berlaku sejak 1918. Sementara hukum acara kita, hukum acara pidana itu malah duluan selesai di tahun 1981, yakni Nomor 8 Tahun 1981,” ucapnya.

Ia menyoroti sejumlah isu publik yang kerap muncul terkait KUHP baru. Menurutnya, ada sekitar 7 isu yang sampai saat ini menimbulkan keresahan publik.

Baca Juga : Implementasi KUHP Baru, Kemenimipas Siapkan 968 Lokasi Pidana Kerja Sosial

“Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa pemberlakuan KUHP, sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya, masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat,” ujarnya.

“Minimal ada tujuh isu, tetapi yang paling sering kami dengar dan sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran,” lanjutnya.

Ia menegaskan pembahasan bersama DPR berlangsung intensif serta melibatkan publik secara luas.

“Dan yang pasti bahwa yang kami lakukan ini, ini sudah hasil pembahasan yang sangat-sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana teman-teman semua,” tegas bekas anggota DPR RI ini.

Baca Juga : LBH Medan Soroti Pasal Kontroversial KUHP Baru, Dinilai Batasi Kebebasan Sipil

Menurutnya, belum pernah ada pelibatan masyarakat yang meaningful sebagaimana penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini.

“Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kami libatkan dalam dan kami dengar masukannya, dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil,” pungkasnya.

 (cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru