Tinggalkan Hukum Kolonial, Menkum Sebut Penyelesaian KUHP Nasional Membutuhkan 63 Tahun
Tinggalkan Hukum Kolonial, Menkum Sebut Penyelesaian KUHP Nasional Membutuhkan 63 Tahun
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan terkait penyusunan KUHP nasional hingga akhirnya berlaku pada Januari 2026 membutuhkan proses yang panjang.
Ia menegaskan pembentukan KUHP baru memerlukan waktu puluhan tahun serta melibatkan partisipasi publik yang luas.
Baca Juga : Pasal-303-304 KUHP Diminta Tak Digunakan untuk Menindas dan Membatasi Kebebasan Beragama
“KUHP ini, ini prosesnya sudah sangat lama. Pertama, itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai 2026, 63 tahun proses penyusunan," ujar Supratman di Kemenkum, Senin (5/1/2025).
"Untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial Belanda menjadi Kitab Undang-Undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” kata politikus Gerindra ini.
Ia menekankan panjangnya masa berlaku hukum pidana materil Indonesia sebelum pembaruan dilakukan.
“Bisa dibayangkan, hukum pidana materil kita itu berlaku sejak 1918. Sementara hukum acara kita, hukum acara pidana itu malah duluan selesai di tahun 1981, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” ucapnya.
Ia menyoroti sejumlah isu publik yang kerap muncul terkait KUHP baru. Menurutnya, ada sekitar 7 isu yang sampai saat ini menimbulkan keresahan publik.
Baca Juga : Implementasi KUHP Baru, Kemenimipas Siapkan 968 Lokasi Pidana Kerja Sosial
“Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa pemberlakuan KUHP, sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya, masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan masyarakat,” ujarnya.
“Minimal ada tujuh isu, tetapi yang paling sering kami dengar dan sampai hari ini nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan kepada lembaga negara, kemudian juga yang terkait dengan perzinahan, dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran,” lanjutnya.
Ia menegaskan pembahasan bersama DPR berlangsung intensif serta melibatkan publik secara luas.
“Dan yang pasti bahwa yang kami lakukan ini, ini sudah hasil pembahasan yang sangat-sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana teman-teman semua,” tegas bekas anggota DPR RI ini.
Baca Juga : LBH Medan Soroti Pasal Kontroversial KUHP Baru, Dinilai Batasi Kebebasan Sipil
Menurutnya, belum pernah ada pelibatan masyarakat yang meaningful sebagaimana penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini.
“Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kami libatkan dalam dan kami dengar masukannya, dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
OLAHRAGAHasil Liverpool vs MU: The Reds Bantai Manchester United 4-0, Yoro Kartu Merah
M Aribowo·4 jam yang lalu -
-
KOTA MEDANPerayaan Deepavali Terbesar Nasional Hiasi Little India Medan
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
-
SUMSELKapolda Sumsel Serap Aspirasi Jemaat Maha Vihara Maitreya Palembang
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
PERISTIWADua Hari Dicari, Pemancing Hilang Ditemukan Tewas di Perairan Sibolga
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
POLITIKPrabowo Kumpulkan Petinggi Koalisi di Hambalang Bahas Cawapres
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
Moto GPMarquez Kunci Gelar Juara Dunia, Bezzecchi Menang di Portugal
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
SUMUTSeratusan Hektar Lahan Padi di Muara Tais Gagal Panen Akibat Hama Tikus
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
SUMSEL5.798 Peserta Padati FORPROV II KORMI Sumsel, Dongkrak Ekonomi Muara Enim
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
