Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Pascapenangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik

Pasca Penangkapan Listyo Sigit, Syahganda Minta Tujuan Penyadapan Dibuka ke Publik

Bagikan:
A A

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Pasca penangkapan mantan Kapolri Jenderal , Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan meminta agar tujuan dari praktik beserta pihak-pihak yang menjadi sasarannya dapat dibuka secara transparan kepada publik.

"Nah, kemudian siapa saja yang disadap? Maksudnya perlu tahu untuk apa . Nah itu pentingnya mereka berrekomendasi untuk mengetahui hak-hak publik, mengetahui bagaimana dampak daripada permainan-permainan perang cyber dan lain-lain di Indonesia selama ini," ujar Syahganda saat diwawancarai usai Rakornas dan Rakernis ke-17 Komisi Informasi se-Indonesia di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, keterbukaan mengenai tujuan penyadapan menjadi sangat mendesak karena menyangkut hak informasi masyarakat di tengah maraknya perang siber dan perang informasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

“Tentu di dalam dunia baru ini, apalagi pasca penangkapan Bapak Listyo Sigit mantan Kapolri dengan teman-temannya, kita tahu bahwa perang cyber dan perang informasi itu adalah suatu kenyataan yang paling besar di Indonesia,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahganda mengungkapkan pengalaman pribadinya jika dirinya menemukan bukti data miliknya sendiri turut menjadi bagian dari praktik penyadapan tersebut.

“Kenapa? Karena di situ nanti akan banyak terungkap, seperti saya sudah lihat sendiri data saya ada bagian yang disadap, dari buku tebal segini saya sudah dapat. Saya sudah lihat sendiri data saya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mendorong forum Rakornas dan Rakernis Komisi Informasi dapat merumuskan rekomendasi tegas terkait batasan, serta hak informasi publik yang wajib diberikan maupun aparat kepolisian mengenai hasil penyadapan.

“Sehingga nanti mungkin teman-teman di Rakornas dan Rakernis ini bisa merumuskan hak-hak informasi publik, apa yang bisa diberikan nanti oleh pemerintah, dalam hal ini dari jajaran kepolisian terhadap hasil penyadapan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait