Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DKPP Gelar Sidang Maraton Perkara Etik Pencalonan Gibran

DKPP menjadwalkan pemeriksaan empat perkara etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, mulai 23 November 2026.

Bagikan:
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan maraton terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mulai Senin (23/11/2026).(foto: istimewa)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan maraton terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mulai Senin (23/11/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pemeriksaan maraton terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Perkara tersebut berkaitan dengan administrasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

​Empat perkara etik ini menyeret Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI sebagai pihak teradu. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, mulai 23 November hingga 1 Desember 2026.

​"Pemeriksaan akan berlangsung secara bertahap di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, mulai 23 November hingga 1 Desember 2026," ujar Sekretaris DKPP RI Syarmadani, Minggu (22/11/2026).

​Empat perkara yang diperiksa bernomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Seluruh perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal dengan total 35 orang pihak pengadu beserta kuasa hukum.

​Dalam pokok aduan, para pengadu mempersoalkan penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 oleh KPU RI. KPU didalilkan tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu serta tidak memverifikasi penyetaraan ijazah Gibran ke kementerian terkait.

​"Sementara itu, Ketua dan Anggota Bawaslu RI didalilkan lalai menjalankan pengawasan terhadap proses penyusunan PKPU 19/2023," kata Syarmadani, seperti dilansir RMOL.

​DKPP membagi agenda persidangan ke dalam beberapa hari karena banyaknya pihak yang harus diperiksa. Seluruh persidangan dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

​Sidang perdana pada 23 November 2026 mengagendakan pembacaan keterangan pengadu sekaligus jawaban teradu. Pemeriksaan pihak terkait digelar pada 24 November 2026, disusul pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti pada 25 November 2026.

​Adapun pendalaman keterangan para pihak dijadwalkan sebagai agenda penutup pada 1 Desember 2026. Tiga pihak terkait yang dipanggil meliputi Ketua Komisi II DPR periode 2019-2024, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan Dirjen Pendidikan Menengah dan Khusus.

​Sebanyak 12 penyelenggara pemilu menjadi teradu dalam empat perkara tersebut. Pihak KPU terdiri dari Ketua Mochammad Afifuddin beserta enam anggota, sementara dari Bawaslu terdapat Ketua Rahmat Bagja bersama empat anggota lainnya.

​Perkara-perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Pada perkara nomor 31, delapan principal memberikan kuasa kepada 16 advokat, di antaranya Bambang Widjojanto dan Refly Harun.

​"DKPP telah melayangkan panggilan kepada seluruh pihak sesuai ketentuan lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar. Persidangan terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menyaksikan jalannya pemeriksaan etik tersebut," pungkas Syarmadani.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru