Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Terbukti Melanggar Aturan, Wali Kota Medan Copot Jabatan Camat Medan Timur dan Lurah Aur

Wali Kota Medan mencopot Camat Medan Timur dan Lurah Aur setelah terbukti melanggar disiplin ASN. Keduanya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan

Bagikan:
Wali Kota Medan resmi menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat berupa pencopotan jabatan terhadap Camat Medan Timur, Fernanda SSTP dan Lurah Aur Efrin Hadi Syahputra Hasibuan SAP MT, Senin (31/8/2026).(foto: istimewa)
Wali Kota Medan resmi menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berat berupa pencopotan jabatan terhadap Camat Medan Timur, Fernanda SSTP dan Lurah Aur Efrin Hadi Syahputra Hasibuan SAP MT, Senin (31/8/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, - resmi menjatuhkan sanksi berat berupa terhadap Camat , SSTP dan SAP MT, Senin (31/8/2026). Keduanya terbukti melakukan sebagai Pegawai Negeri Sipil ().

Sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan " class="article-tag-link" rel="tag">Wali Kota Medan Nomor 800.1.6.2/1397.K untuk dan Nomor 800.1.6.2/1398.K untuk Efrin Hadi. Lewat keputusan ini, kedua pejabat tersebut dibebaskan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan.

โ€‹Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, , membenarkan penjatuhan sanksi berat yang telah melalui pemeriksaan Tim Pemeriksa Ad Hoc tersebut.

โ€‹"Benar, telah menetapkan penjatuhan berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi. Keduanya dibebaskan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan," ujar , Senin (31/8/2026).

 Subhan menjelaskan, efektivitas pelaksanaan hukuman disiplin tersebut tidak serta-merta terhitung sejak tanggal penetapan keputusan. Pelaksanaannya mengikuti mekanisme sebagaimana tercantum dalam diktum keputusan.

“Keputusan ditetapkan tanggal 31 Agustus 2026. Selanjutnya, sesuai diktum keputusan, hukuman disiplin mulai berlaku pada hari kerja ke-15 terhitung sejak yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan,” jelasnya.

Penjatuhan hukuman disiplin tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin. Proses tersebut telah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Ad Hoc serta tahapan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan keputusan tersebut, Fernanda yang sebelumnya menjabat sebagai Kota Medan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana dan ditempatkan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan.  

Sementara itu, Efrin Hadi Syahputra Hasibuan yang sebelumnya menjabat sebagai Lurah Aur pada Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana dan ditempatkan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. 

Subhan menegaskan, keputusan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Medan dalam menegakkan disiplin, integritas, kode etik dan kode perilaku secara konsisten.

“Penegakan disiplin merupakan bagian dari pembinaan ASN. Setiap ASN harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab serta senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana bukan merupakan pemberhentian sebagai PNS. Keduanya tetap berstatus sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Kota Medan berharap penegakan disiplin tersebut menjadi perhatian bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas dan kepercayaan masyarakat serta menghindari setiap tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dan larangan sebagai ASN.

“Pemerintah Kota Medan akan terus konsisten melakukan pembinaan dan penegakan secara objektif, profesional, transparan dan sesuai ketentuan. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutup Subhan.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait