Tembus 1 Juta Orang, DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Pengangguran Sarjana dan Atasi Skill Mismatch

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Memiliki gelar sarjana ternyata belum menjadi tiket otomatis untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kenyataan pahit bahwa lebih dari 1 juta lulusan perguruan tinggi saat ini berstatus sebagai penganggur.

​Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah penganggur berlatar belakang pendidikan sarjana tercatat mencapai 1.033.182 orang. Angka tersebut menyumbang sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur secara nasional.

​Kondisi memprihatinkan ini mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin. Ia menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana bukan semata-mata persoalan individu, melainkan sinyal kuat adanya ketidakseimbangan struktural antara dunia pendidikan tinggi dan pasar kerja.

“Pemerintah harus serius menangani persoalan pengangguran ini. Yang pertama tentu harus mendiagnosis faktor utama penyebab pengangguran, khususnya di kalangan sarjana,” kata Zainul, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang harus segera dibenahi adalah skill mismatch. Kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri dan perubahan pasar kerja yang berlangsung cepat.

Masalah lainnya adalah pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja formal dalam jumlah sepadan.

“Ekspansi jumlah lulusan sarjana harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal. Kalau tidak, kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja akan semakin besar,” ujarnya.

Zainul meminta perguruan tinggi tidak berjalan sendiri dalam menyiapkan lulusan. Kampus harus lebih agresif menggandeng dunia industri agar kurikulum dan kompetensi mahasiswa benar-benar relevan dengan kebutuhan perusahaan.

“Perguruan tinggi harus aktif menjalin kerja sama dengan pihak industri. Link and match antara kampus dan dunia usaha harus benar-benar diwujudkan, sehingga lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan bisa lebih cepat diserap oleh pasar kerja,” jelasnya.

Namun, pembenahan pendidikan saja dinilai tidak cukup. Pemerintah juga harus memperbesar sisi permintaan tenaga kerja dengan memperluas penciptaan lapangan pekerjaan.

Salah satunya melalui insentif bagi proyek-proyek padat karya. Zainul menilai proyek pembangunan seharusnya tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi mesin penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah perlu memberikan insentif terhadap proyek padat karya, sehingga proyek-proyek pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.

Menurut Zainul, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri harus duduk bersama. Tanpa koordinasi ketiga pihak tersebut, persoalan pengangguran terdidik berpotensi terus berulang.

Kampus terus mencetak sarjana, tetapi jika lapangan kerja tak bertambah dan kompetensi lulusan tak sesuai kebutuhan industri, gelar akademik justru berisiko berakhir sebagai tiket menuju antrean panjang pencari kerja. 

(LS/Nusantaraterkini.co)