Studi Tiru ke NTB, Wagub Sumsel Pelajari Tata Kelola dan Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat

Nusantaraterkini.co, MATARAM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan langkah strategis dalam menata aktivitas pertambangan emas ilegal dengan memboyong jajaran ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (20/8/2026).

Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang menghadiri langsung kunjungan kerja studi tiru terkait mekanisme penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

"Kami berharap dapat memperoleh informasi dan pengalaman dari Pemerintah Provinsi NTB, khususnya terkait pengelolaan dan pelaksanaan IPR pada WPR," ujar Cik Ujang dalam keterangan tertulis yang diterima.

Kedatangan rombongan Pemprov Sumsel disambut langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri bersama jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur NTB, Mataram.

Dalam pertemuan tersebut, Cik Ujang menyampaikan jika Sumsel memiliki potensi mineral logam jenis emas yang melimpah. Namun, sebagian masih dikelola secara tidak resmi oleh warga lokal.

Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, Pemprov Sumsel telah mengusulkan penetapan WPR yang resmi diakomodasi oleh pemerintah pusat.

Usulan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 83.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan.

"Pengalaman dan praktik baik yang diterapkan Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Sumsel dalam mewujudkan kegiatan pertambangan rakyat yang legal, tertib, aman, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Mantan Bupati Lahat tersebut menekankan jika tata kelola IPR tidak hanya berfokus pada sisi legalitas, melainkan juga wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi kepercayan Pemprov Sumsel yang memilih NTB sebagai rujukan pengelolaan pertambangan rakyat.

"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan pertukaran pengalaman antar-pemerintah daerah," ungkap Indah.

Selain itu, Indah turut mengundang Wagub Cik Ujang beserta jajarannya untuk hadir kembali ke NTB saat perhelatan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 mendatang. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)