Soroti Kemiskinan di NTT, DPR Dorong Pembangunan Infrastruktur hingga Pemberdayaan Masyarakat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih berada di posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia. 

Firman mengaku terkejut melihat fakta tersebut, mengingat NTT memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga pariwisata. 

Baca Juga : Firman Soebagyo Soroti Ketimpangan Fiskal, Bahas Isu Desentralisasi dan Optimalisasi Pembangunan Daerah

Namun potensi itu, menurutnya, belum dikelola secara maksimal karena kurangnya dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.

“NTT sebenarnya kaya dengan potensi jagung, sorgum, peternakan, dan hasil laut. Tetapi sampai saat ini dukungan nyata pemerintah pusat masih belum serius. Jika potensi ini dikembangkan dengan sungguh-sungguh, maka kesejahteraan masyarakat bisa meningkat signifikan,” ungkap Firman dalam kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI di Kupang, NTT, Rabu (24/9/2025).

Sebagai solusi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat menjadi fokus pembangunan di NTT. 

Pertama, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memperbaiki aksesibilitas serta menekan biaya logistik. 

Kedua, pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada kekuatan alam dan budaya NTT, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, Firman menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan agar warga memiliki keterampilan dalam mengelola potensi daerah. 

Baca Juga : 215 Siswa NTT Keracunan MBG, Komisi IX: Coreng Program Baik Pemerintah!

Ia juga menyoroti perlunya program yang bisa meringankan beban ekonomi masyarakat akibat tradisi budaya yang kerap menguras biaya, seperti pesta adat maupun pernikahan.

“Pembangunan juga harus memperhatikan aspek budaya dan kondisi geografis NTT. Jika tidak, maka program yang dijalankan akan sulit diterima masyarakat dan tidak berkelanjutan. Komisi IV DPR RI siap mengawal agar kebijakan dan alokasi anggaran dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di sini,” jelas legislator dapil Jawa Tengah (Jateng) III ini.

Ia menambahkan bahwa akses pendidikan dan layanan kesehatan juga harus menjadi prioritas utama. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat diyakini akan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan di NTT.

Menurut Firman, pembangunan yang terintegrasi di berbagai sektor akan menjadi jalan keluar bagi NTT untuk keluar dari zona kemiskinan. 

Golkar, kata dia, melalui peran legislatif di DPR RI, berkomitmen memperjuangkan agar program pembangunan di NTT tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

(cw1/nusantaraterkini.co)