Soal Ancaman PHK, Ini Kata Komisi IX DPR

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene angkat bicara berbagai faktor yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan, termasuk penutupan dan pengurangan tenaga kerja atau PHK.

“Kita harus melihat efek dari apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini tutup atau mengurangi tenaga kerja. Ada banyak faktor yang berperan, termasuk pengawasan yang lemah dan kondisi manufaktur yang semakin menekan mereka,” katanya, Sabtu (7/9/2024).

Politikus NasDem ini juga menyoroti persoalan angkatan kerja baru yang semakin banyak setiap tahunnya karena bonus demografi. Namun sebagian dari mereka memiliki kesiapan dan keterampilan yang matang.

Felly juga menyampaikan keprihatinannya terhadap perusahaan yang menerapkan kebijakan “on-off” bagi karyawannya, di mana pekerja tidak memiliki kepastian terkait status pekerjaan mereka.

“Kami mencatat semua persoalan ini di Komisi IX, dan kami akan berupaya mencari solusinya. Jika diperlukan revisi undang-undang, kami siap membahasnya untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan perusahaan,” tutur legislator dapil Sulsel ini.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menjelaskan PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah.

Posisi kedua diikuti oleh DKI Jakarta, lalu posisi ketiga Provinsi Banten. Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa seperti restoran dan kafe.

"Jateng sektor tadi bu menteri bilang, manufaktur, tekstil garmen alas kaki. Kalau di DKI kebanyakan jasa. restoran, kafe, itu jasa banyak. Banten industri. DKI (PHK) 7.400 lebih," pungkasnya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)