Meski Sudah Ajukan Mundur, DPR Tetap Gulirkan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran

Nusantaraterkini.co, Meski sudah mengajukan mundur, proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tampaknya bakal terus digulirkan DPR. 

Proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) disebut akan terus bergulir melalui rapat paripurna DPR RI, hingga ada kejelasan mengenai status politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa proses HMP akan terus berjalan dan menjadi bagian dari mekanisme politik di parlemen.

"HMP akan terus bergulir di Paripurna pagi ini, sampai jelas statusnya Gibran mundur atau dimundurkan," kata Mardani Ali Sera seperti dilihat NusantaraTerkini.co, dari cuitan di akun X miliknya, Kamis (12/11/2026). 

Pernyataan tersebut menambah perhatian publik terhadap dinamika politik di DPR, terutama terkait desakan agar Gibran Rakabuming Raka mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam mekanisme kelembagaan parlemen. Dalam konteks pemakzulan, proses tersebut memiliki tahapan dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya. 

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah polemik keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Beritaterkini Sumatera

"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026].

Jika benar, pengunduran diri tersebut mengakhiri masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden yang baru berjalan sekitar dua tahun atau hampir 25 bulan.

Nama Gibran sebelumnya menjadi sorotan publik menyusul polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang menjadi persoalan hukum hingga bergulir ke pengadilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menguji persoalan surat keterangan pendidikan Gibran melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. 

Dalam putusannya, MK menilai tidak dapat menemukan bukti maupun keberadaan fisik ijazah Gibran yang menunjukkan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.

[Ar/NusantaraTerkini.co]