Dilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Habiburokhman menanggapi laporan ICW ke MKD soal UU Perampasan Aset, menegaskan proses terbuka dan ICW tak pernah mengajukan diri maupun kirim masukan.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR R Habiburokhman menanggapi langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait proses pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Habiburokhman menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan langkah ICW tersebut. Menurutnya, DPR merupakan wakil rakyat, sementara ICW merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan kritik maupun laporan.
“Tidak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritik kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Bahkan, draf awal RUU tersebut telah diunggah secara resmi sejak tahapan Panitia Kerja (Panja) penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Menurutnya, keterbukaan juga tercermin dalam seluruh tahapan pembahasan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
Habiburokhman menyebut seluruh proses tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat, diliput media massa, serta disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen dan kanal YouTube DPR. Selain itu, sejumlah mahasiswa yang sedang menjalani program magang juga turut mengikuti proses pembahasan tersebut.
“Seluruh proses dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen dan akun YouTube parlemen, bahkan dihadiri mahasiswa magang. Jadi, kurang terbuka apa lagi?” tegas politikus Gerindra ini.
Terkait kritik ICW mengenai tidak adanya undangan untuk menjadi narasumber dalam pembahasan RUU tersebut, Habiburokhman menjelaskan, Komisi III DPR memprioritaskan pihak-pihak yang secara aktif mengajukan diri untuk memberikan masukan.
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Namun, karena keterbatasan waktu, hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi untuk hadir dan menyampaikan pandangannya secara langsung.
Sementara itu, pihak-pihak yang belum mendapatkan kesempatan untuk hadir diminta menyampaikan masukan secara tertulis agar tetap dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembahasan.
“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Mereka juga tidak mengirimkan masukan tertulis,” ungkap Legislator dapil Jakarta ini.
Habiburokhman menambahkan, apabila Komisi III secara khusus mengundang ICW tanpa adanya pengajuan dari lembaga tersebut, hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain yang telah mengajukan diri, tetapi belum memperoleh kesempatan untuk diundang.
Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut diterapkan untuk memberikan kesempatan secara proporsional kepada berbagai elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembentukan UU Perampasan Aset.
Dengan demikian, Habiburokhman menilai proses pembentukan UU Perampasan Aset telah memberikan ruang partisipasi publik melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun melalui penyampaian masukan tertulis.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·Beberapa detik yang lalu -
-
POLITIKDilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Rozie Winata·23 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINAL11 Tersangka Perdagangan Orang di Kaltim Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
PENDIDIKANHGN 2026 di Sumsel: Herman Deru Tegaskan Apresiasi Guru Harus Adil Tanpa Sekat ASN dan Non-ASN
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALAntisipasi Spekulan dan Kriminalitas Jelang Nataru, Polda Kaltim Perketat Pengawasan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
EKONOMIRupiah Anjlok ke Rp18.266 per Dolar AS, Marwan Jafar Desak Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
PERISTIWAOmzet Tembus Rp10 Juta per Malam, 3 Tempat Biliar di Balikpapan Nunggak Pajak 7 Bulan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALKapolri Tegaskan Lulusan POLIRAN Langsung Kerja, Program Diperluas untuk Disabilitas hingga Nelayan
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
NASIONALJelang Nataru, Komisi XIII DPR Soroti Minimnya Petugas Imigrasi di Bandara YIA
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
