Soroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri ingatkan dampak kenaikan BI-Rate ke 6,00% terhadap daya beli warga, kredit, dan sektor riil perlu diantisipasi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPRI Hanif Dhakiri mengingatkan Bank Indonesia (BI) agar memperhitungkan dampak kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate terhadap daya beli masyarakat dan pembiayaan dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan Hanif menyusul keputusan BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026. Kenaikan tersebut menjadi yang ketiga sepanjang 2026, setelah penyesuaian pada Mei dan Juni.
Hanif memahami langkah BI tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan, terutama bagi masyarakat dan sektor riil.
“Menjaga stabilitas Rupiah memang penting. Tetapi, jangan sampai seluruh beban penyesuaian ekonomi justru ditanggung masyarakat. Kita harus memastikan bahwa upaya menjaga stabilitas nilai tukar tidak semakin menekan rumah tangga yang saat ini sudah menghadapi tantangan daya beli,” ujar Hanif, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Hanif, salah satu dampak yang perlu diantisipasi dari kenaikan suku bunga adalah meningkatnya biaya kredit, khususnya bagi masyarakat yang memiliki pinjaman dengan skema suku bunga mengambang (floating rate), termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Meski kenaikan BI-Rate tidak secara otomatis diikuti kenaikan seluruh suku bunga kredit, tekanan terhadap biaya dana perbankan berpotensi diteruskan kepada debitur.
Ia menilai kondisi tersebut dapat semakin membebani rumah tangga yang harus memenuhi berbagai kebutuhan rutin, mulai dari cicilan rumah, pendidikan anak, transportasi, hingga kebutuhan pokok.
“Bayangkan keluarga yang setiap bulan harus membayar cicilan rumah, biaya pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan pokok. Jika biaya kredit meningkat, ruang belanja rumah tangga akan semakin terbatas. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat,” jelasnya.
Hanif menegaskan, dampak kenaikan suku bunga tidak boleh hanya dilihat dari perspektif perbankan dan nasabah kredit. Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Jika daya beli masyarakat melemah dan biaya pembiayaan meningkat, dampaknya berpotensi merambat ke aktivitas usaha, produksi, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.
“Jangan sampai kita berhasil menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi justru kehilangan momentum pertumbuhan di sektor riil. Stabilitas dan pertumbuhan bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Untuk itu, Hanif meminta BI mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan tidak hanya mengandalkan kenaikan suku bunga dalam merespons tekanan terhadap Rupiah.
Sejumlah instrumen yang dapat diperkuat antara lain intervensi di pasar valuta asing, penguatan operasi moneter, pendalaman pasar keuangan domestik, serta peningkatan aliran modal jangka panjang yang berkualitas.
Menurutnya, ketahanan Rupiah dalam jangka panjang tidak cukup hanya dibangun melalui daya tarik imbal hasil suku bunga. Penguatan fundamental ekonomi, produktivitas nasional, kinerja ekspor, dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga menjadi faktor penting.
Di sisi lain, Hanif menekankan perlunya menjaga pembiayaan sektor produktif agar tidak terhambat oleh kebijakan pengetatan moneter.
Ia mendorong optimalisasi instrumen makroprudensial, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), sehingga perbankan tetap memiliki ruang untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, industri manufaktur, sektor padat karya, perumahan rakyat, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya.
“Jangan sampai kenaikan suku bunga membuat perbankan semakin berhati-hati secara berlebihan, sehingga UMKM dan dunia usaha justru semakin sulit memperoleh pembiayaan. Kita membutuhkan perbankan yang sehat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi. Likuiditas harus tetap mengalir ke sektor produktif,” katanya.
Selain kebijakan moneter, Hanif juga meminta pemerintah memperkuat respons fiskal untuk mengurangi dampak pengetatan moneter terhadap masyarakat.
Menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan pada pengendalian harga pangan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dukungan bagi kelompok rentan, serta percepatan belanja pemerintah yang memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“BI memiliki mandat menjaga stabilitas moneter. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak. Karena itu, pengendalian inflasi pangan, efektivitas bantuan sosial, dan percepatan belanja produktif harus menjadi bagian dari respons kebijakan yang terintegrasi,” ujarnya.
Hanif menambahkan, keberhasilan kebijakan ekonomi nasional tidak cukup diukur dari stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi. Lebih dari itu, kebijakan ekonomi harus mampu menjaga pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, menggerakkan dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan hanya Rupiah yang stabil, tetapi juga ekonomi yang bergerak, dunia usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tersedia, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Stabilitas ekonomi harus menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi beban tambahan bagi mereka,” pungkas Hanif.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTCapaian Imigrasi Sumut Sepanjang 2026: Cegah 2.204 PMI Nonprosedural Berangkat-PNBP Meningkat
M Aribowo·20 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, Jabat Kadivkum Polri Gantikan Ahrie Sonta
M Aribowo·1 jam yang lalu -
POLITIKKetua DPD Sultan Najamudin Tegaskan Wacana Banyak Wapres Sudah Ada Sejak 2019
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALTersangka Penyadapan Ahrie Sonta Dicopot dari Kadivkum Polri, Siapa Penggantinya?
M Aribowo·1 jam yang lalu -
POLITIKPolemik Tenggat Pengajuan Cawapres Pengganti, Firman Soebagyo: Harus Hari Kerja agar Tidak Cacat Hukum
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALDPR Desak Pemerintah dan BNPB Perkuat Mitigasi serta Kesiapsiagaan Daerah Rawan Bencana
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALMutasi Polri Terbaru, 6 Kapolda Berganti dan Sejumlah Kapolres di Sumut Ikut Dirotasi
M Aribowo·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSimpan Sabu dan 6 Peluru Aktif, Pria OKU Timur Dibekuk Polisi
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
NASIONALWaspada Banjir Pascakarhutla, DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALEdan! Pasutri di Deli Serdang Diduga Cabuli Balita, Kini Ditangkap Polisi
M Aribowo·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
