Kasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
Bareskrim Polri mendalami dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo. Listyo Sigit dan sejumlah tersangka penyadapan bakal diperiksa sebagai saksi.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Bareskrim Polri terus mengusut dugaan tindak pidana makar yang muncul dari pengembangan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tersangka dalam kasus penyadapan tersebut akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk mendalami dugaan makar.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, beberapa orang yang telah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan akan dilibatkan dalam pemeriksaan kasus makar.
"Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar. Tapi kami nanti akan menyampaikan setelah adanya penetapan tersangka," kata Susatyo kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, terdapat empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Susatyo menegaskan, penyidik masih bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti untuk mengungkap rangkaian dugaan perbuatan yang berkaitan dengan perkara makar. Ekspose kasus yang semula dijadwalkan sebelumnya juga mengalami perubahan waktu dan akan digelar pekan depan.
"Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka," ujarnya.
Sebagai informasi, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan perkara tersebut turut menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi di lingkungan Polri.
Prabowo sebelumnya memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Selain proses pidana, Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November 2026.
Hasil persidangan etik tersebut berujung pada penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·6 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·7 menit yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·36 menit yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·42 menit yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
-
POLITIKDilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINAL11 Tersangka Perdagangan Orang di Kaltim Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 15 Tahun Penjara
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
PENDIDIKANHGN 2026 di Sumsel: Herman Deru Tegaskan Apresiasi Guru Harus Adil Tanpa Sekat ASN dan Non-ASN
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
