Konflik Timur Tengah Picu Kelangkaan Bahan Baku, DPR Desak Pemerintah Cegah Badai PHK
DPR desak pemerintah gerak cepat atasi kelangkaan bahan baku impor akibat konflik global demi cegah badai PHK
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi meminta, pemerintah merespons serius ancaman terhentinya produksi industri akibat kelangkaan bahan baku yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Ia menegaskan peringatan dari pelaku usaha tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, gangguan pasokan bahan baku impor, khususnya plastik, berpotensi menekan sektor industri.
Kondisi ini tidak hanya memicu kenaikan harga, tetapi juga bisa membuat sejumlah pabrik menghentikan produksi.
“Saya kira ini harus kita respons serius. Jangan sampai peringatan dari APINDO ini dianggap angin lalu. Kalau bahan baku impor terganggu dan produksi tersendat, dampaknya bukan hanya ke pengusaha, tetapi juga pekerja,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Ia menyoroti sektor makanan dan minuman sebagai salah satu yang paling terdampak karena ketergantungan tinggi terhadap kemasan plastik. Jika pasokan terganggu, perusahaan bisa mengurangi produksi hingga jam kerja karyawan.
“Ujungnya bisa mengancam tenaga kerja. Ini yang tidak boleh kita biarkan,” tegasnya.
Ketua DPP PAN tersebut menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan memastikan kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta menyederhanakan birokrasi impor untuk kebutuhan strategis.
“Dalam situasi seperti ini, jangan sampai industri kalah cepat hanya karena terjebak prosedur yang berbelit,” katanya.
Ashabul juga mengingatkan agar tekanan ekonomi global tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan hak pekerja. Ia menegaskan negara harus hadir melindungi tenaga kerja.
“Jangan ada PHK sepihak atau pengurangan hak pekerja dengan alasan situasi global,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan untuk segera berkoordinasi guna mencari solusi konkret.
“Kita tidak bisa menunggu sampai pabrik berhenti baru sibuk mencari solusi,” katanya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan dunia usaha tengah menghadapi tekanan berat akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, menyebut keterbatasan bahan baku berpotensi menghentikan produksi dalam waktu dekat.
“Di tengah pelemahan ekonomi dan situasi perang, supply chain mulai terbatas. Kami belum tahu apakah April atau Mei masih bisa produksi atau tidak,” ujar Bob.
Ashabul menegaskan, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara menyelamatkan dunia usaha dan melindungi pekerja.
“Industri harus tetap berjalan, tenaga kerja juga harus tetap aman. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANPemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis WhatsApp-AI
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
SEPAKBOLALiga 2: Sumsel United Raih Poin Penuh di Kandang Persiraja Banda Aceh 2-1
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
SUMUTPemprov Sumut dan DPR RI Komitmen Tingkatkan Pelayanan Haji 2027
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KESEHATANMuara Enim Jadi Lokasi Uji Coba Reformasi JKN Kemenkes
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NASIONALWamenaker: Pelindungan Peserta Pemagangan Luar Negeri Jadi Prioritas
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
PAPUA TERKINIMRP Minta Dukungan DPD Percepat Pembentukan Provinsi Papua Utara
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
-
EKONOMIEkspor Naik, Neraca Perdagangan Sumut Surplus US$731 Juta
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
SUMUTDinsos Sumut Salurkan Bantuan Pascabencana ke 13.702 Keluarga
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKejagung Bongkar Dugaan Korupsi Pengadaan Motor MBG Rp1,2 Triliun
Fadli Tara·8 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan