SK Menhut Buka Peluang Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Percepat Rehabilitasi Pascabencana
SK Menhut 191/2026 izinkan pemanfaatan kayu hanyut di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah resmi membuka jalan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 Tahun 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, khususnya di Sumatra.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kayu yang terbawa arus banjir.
Menurutnya, tumpukan kayu dalam jumlah besar masih ditemukan di sejumlah daerah, terutama di Aceh. Dengan adanya aturan ini, kayu yang sebelumnya hanya menjadi limbah bencana kini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan kembali.
“Kayu yang terbawa banjir jumlahnya sangat banyak. Dengan aturan ini, pemanfaatannya jadi jelas dan legal,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Keputusan tersebut diterbitkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 24 Februari 2026. Melalui SK Nomor 191 Tahun 2026, pemerintah mengatur percepatan pemanfaatan kayu hanyutan sebagai sumber material untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam aturan tersebut dijelaskan, kayu yang dapat dimanfaatkan meliputi kayu bulat maupun kayu debris atau serpihan sisa bencana. Kayu yang masih layak dapat diolah menjadi bahan konstruksi seperti papan dan material bangunan. Sementara kayu yang tidak memenuhi standar konstruksi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk bahan bakar.
Pemanfaatan kayu dilakukan oleh bupati dan wali kota dengan koordinasi gubernur. Setiap kegiatan pengelolaan wajib dilaporkan kepada gubernur dengan tembusan kepada Ketua Satgas PRR di masing-masing provinsi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap proses pembangunan kembali fasilitas umum, fasilitas sosial, serta hunian masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
-
HUKUM DAN KRIMINALEnam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Minta Perlindungan LPSK
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALGeger! Niat Melayat Istri Camat, M. Nasir Mengaku Dipukul hingga Gigi Patah, Berujung Laporan Polisi
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS50 Kementerian dan Lembaga Teken Komitmen Integrasi Data Korporasi, Perkuat Iklim Investasi
hendra·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOGubernur Sumsel Sebut Bakal Usut Penyebab Beras Premium Langka
Fadli Tara·2 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPuan Maharani: DPR Akan Kaji Masukan Fraksi Terkait Usulan HMP
Fadli Tara·3 jam yang lalu -
POLITIKGerindra Belum Tentukan Sikap soal Polemik Ijazah Gibran, Anggota DPR Bebas Berpendapat
hendra·3 jam yang lalu -
POLITIKPuan Maharani: DPR akan Sikapi Dugaan Penyadapan Presiden dan Kaji Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
KESEHATANKartu PBI-JK Dinonaktifkan Mendadak, Eem Marhamah: Pemerintah Jangan Korbankan Keselamatan Pasien Miskin
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
