Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

SK Menhut Buka Peluang Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Percepat Rehabilitasi Pascabencana

SK Menhut 191/2026 izinkan pemanfaatan kayu hanyut di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bagikan:
Mendagri Tito Karnavian memantau tumpukan kayu yang terbawa banjir di Aceh. (Foto: Dok. Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian memantau tumpukan kayu yang terbawa banjir di Aceh. (Foto: Dok. Kemendagri)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah resmi membuka jalan pemanfaatan akibat bencana melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 Tahun 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, khususnya di Sumatra.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Muhammad , menegaskan bahwa regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kayu yang terbawa arus banjir.

Menurutnya, tumpukan kayu dalam jumlah besar masih ditemukan di sejumlah daerah, terutama di . Dengan adanya aturan ini, kayu yang sebelumnya hanya menjadi limbah bencana kini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan kembali.

Tumpukan kayu yang terbawa banjir di Aceh. (Foto: Dok. Kemendagri)

“Kayu yang terbawa banjir jumlahnya sangat banyak. Dengan aturan ini, pemanfaatannya jadi jelas dan legal,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Keputusan tersebut diterbitkan Menteri Kehutanan pada 24 Februari 2026. Melalui SK Nomor 191 Tahun 2026, pemerintah mengatur percepatan pemanfaatan kayu hanyutan sebagai sumber material untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, , dan .

Dalam aturan tersebut dijelaskan, kayu yang dapat dimanfaatkan meliputi kayu bulat maupun kayu debris atau serpihan sisa bencana. Kayu yang masih layak dapat diolah menjadi bahan konstruksi seperti papan dan material bangunan. Sementara kayu yang tidak memenuhi standar konstruksi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, termasuk bahan bakar.

Pemanfaatan kayu dilakukan oleh bupati dan wali kota dengan koordinasi gubernur. Setiap kegiatan pengelolaan wajib dilaporkan kepada gubernur dengan tembusan kepada Ketua di masing-masing provinsi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap proses pembangunan kembali fasilitas umum, fasilitas sosial, serta hunian masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait