Enam Saksi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Minta Perlindungan LPSK

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut kini tengah ditelaah untuk menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, permohonan dari keenam saksi tersebut telah diterima sejak 6 November 2026. LPSK saat ini juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.

"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Achmadi menjelaskan, keputusan pemberian perlindungan tidak dilakukan secara otomatis. LPSK terlebih dahulu menilai sejumlah aspek, mulai dari tingkat kepentingan keterangan saksi, potensi ancaman, hingga kondisi khusus yang dihadapi masing-masing pemohon.

Menurutnya, penelaahan tersebut diperlukan agar bentuk perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan saksi.

LPSK juga terus memantau perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Achmadi menyebutkan, jumlah pemohon perlindungan masih berpeluang bertambah seiring perkembangan proses hukum.

Empat Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka telah menjalani penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto sebelumnya menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara kini terus berjalan di Bareskrim Polri. Sementara itu, LPSK masih melakukan penelaahan terhadap permohonan enam saksi untuk menentukan kelayakan serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan.

(Dra/nusantaraterkini.co).