Kartu PBI-JK Dinonaktifkan Mendadak, Eem Marhamah: Pemerintah Jangan Korbankan Keselamatan Pasien Miskin

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR, Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak pemerintah agar memastikan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan tidak merugikan masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Ia mengingatkan, kebijakan penyesuaian data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Jangan sampai warga yang masih tergolong miskin kehilangan akses layanan kesehatan hanya akibat persoalan administrasi.

“Kami meminta agar pemutakhiran data kepesertaan PBI-JK jangan sampai masyarakat yang secara faktual masih miskin justru kehilangan jaminan kesehatannya hanya karena persoalan administrasi. Negara harus memastikan mereka tetap mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan,” ujar Eem, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Eem menyusul maraknya penonaktifan mendadak kepesertaan PBI-JK akibat penyesuaian desil ekonomi yang dinilai tidak selalu sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam proses verifikasi dan validasi data agar tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat ketidaktepatan pendataan.

Menurutnya, akurasi data tidak cukup hanya mengacu pada hasil pemeringkatan desil ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

“Ketepatan data tidak boleh hanya dilihat dari hasil pemeringkatan klasifikasi desil semata, tetapi harus sesuai kondisi riil. Perubahan status kepesertaan berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat itu juga menyoroti risiko penonaktifan PBI-JK terhadap pasien penyakit kronis maupun masyarakat yang membutuhkan tindakan medis darurat.

Ia menilai pemerintah perlu menjamin tersedianya mekanisme reaktivasi kepesertaan secara cepat dan mudah, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan berkelanjutan.

“Jangan sampai pasien baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif ketika sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi karena membahayakan keselamatan pasien,” tegasnya.

Selain itu, Eem mendorong Kementerian Sosial bersama dinas sosial di daerah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur reaktivasi kartu PBI-JK hingga tingkat RT, RW, dan pemerintah desa.

Ia juga meminta pemerintah menyediakan layanan pengaduan khusus untuk menangani kasus medis darurat agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terhambat proses birokrasi.

“Mekanisme pengaduan dan reaktivasi harus disertai respons cepat, terutama untuk kasus medis mendesak. Masyarakat harus bisa mengurus pembaruan data tanpa menghadapi prosedur birokrasi yang berbelit-belit,” ucapnya.

Eem menegaskan, jaminan kesehatan merupakan hak mendasar setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah. Karena itu, sistem pendataan sosial harus dibangun secara akurat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi data perlu dilakukan secara berkala agar warga yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi dapat kembali terakomodasi sebagai penerima bantuan iuran.

“Pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang akurat, transparan, dan adaptif. Evaluasi berkala harus dilakukan agar warga yang mengalami penurunan ekonomi dapat segera terakomodasi kembali sebagai penerima bantuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Eem mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan aturan yang mengatur penghentian sementara penonaktifan kepesertaan bagi warga yang sedang menjalani perawatan medis berkelanjutan.

Ia menekankan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas perlindungan sosial, terlebih jika berdampak pada akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan.

“Tujuan pemutakhiran data adalah memastikan bantuan tepat sasaran, namun jangan sampai efisiensi anggaran justru menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin. Hak pelayanan kesehatan layak harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Eem memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal evaluasi dan perbaikan sistem pemutakhiran data PBI-JK bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Pengawasan tersebut, lanjutnya, penting untuk memastikan kebijakan penataan data kepesertaan tidak menyebabkan masyarakat miskin kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

“Kami di Komisi IX DPR akan mengawal ketat perbaikan sistem PBI-JK ini agar tidak ada rakyat miskin yang terlantar. Negara harus hadir menjamin perlindungan kesehatan seluruh rakyatnya,” pungkas Eem.

(LS/Nusantaraterkini.co)