Sempat Viral Terlantar di Kamboja, 14 Pekerja Migran Nonprosedural Asal Palembang Hari Ini Pulang ke Tanah Air

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Sebanyak 14 pekerja migran asal Palembang yang diduga menjadi korban penipuan kerja di Kamboja dijadwalkan tiba di Indonesia pada, Senin (30/3/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka sempat viral meminta bantuan pemulangan melalui media sosial akibat tekanan dan siksaan yang mereka alami.

"Sebanyak 14 orang dijadwalkan tiba hari ini, Senin 30 Maret 2026, sekitar pukul 11.00 WIB melalui perjalanan udara dari Phnom Penh menuju Jakarta dan dilanjutkan ke Palembang," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumsel, Indra Bangsawan.

Para pekerja tersebut merupakan bagian dari 15 warga Palembang yang berangkat secara nonprosedural dengan iming-iming gaji besar, namun justru berakhir terlantar tanpa pekerjaan yang jelas. Kepulangan mereka difasilitasi oleh pemerintah daerah setelah video permohonan bantuan mereka yang ditujukan kepada tokoh daerah Sumatera Selatan beredar luas di platform Instagram.

Pihak Disnakertrans Sumsel saat ini telah berada di Jakarta untuk menjemput para korban yang berasal dari berbagai wilayah di Palembang, seperti 7 Ulu, 3 Ulu, hingga 32 Ilir. Setibanya di Palembang, para pekerja migran ini akan langsung dipertemukan dengan anggota keluarga mereka untuk proses serah terima secara resmi.

"Para korban akan kita serah terimakan hari ini di kantor Gubernur Sumsel dengan pihak keluarga setelah melalui rangkaian proses administrasi pemulangan," jelasnya.

Sebelumnya, para pria tersebut mengaku terjebak dalam jaringan perdagangan manusia dan sempat mengalami intimidasi selama berada di luar negeri.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi guna menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

"Tolong bantu kami, kami bekerja di bawah tekanan dan siksaan Pak, kami hanya ingin segera pulang ke Palembang," ucap salah satu korban dalam rekaman video yang menjadi dasar tindakan cepat pemerintah daerah tersebut.

 (Tia/Nusantaraterkini.co)