Rendahnya Imunisasi di Wilayah 3T Jadi Sorotan, Kemenkes Diminta Bergerak Cepat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi IX DPR RI mengkritik masih rendahnya cakupan imunisasi anak di sejumlah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pemerintah dinilai perlu menerapkan strategi khusus yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan tantangan di wilayah tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan pelayanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi, tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

Menurutnya, data capaian vaksinasi nasional menunjukkan bahwa daerah 3T masih berada di posisi terbawah dalam cakupan imunisasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko munculnya kembali berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi.

“Ini harus menjadi perhatian serius karena rendahnya cakupan imunisasi berpotensi meningkatkan risiko munculnya kembali penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Kami meminta pemerintah mengintensifkan strategi jemput bola di daerah-daerah 3T,” ujar Neng Eem, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa hambatan utama di wilayah terpencil bukan hanya terkait tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi, melainkan juga berbagai kendala struktural. Di antaranya tingginya biaya transportasi, jauhnya jarak menuju fasilitas kesehatan, serta masih rendahnya literasi kesehatan masyarakat.

Menurut legislator asal Jawa Barat tersebut, kondisi geografis yang menantang membuat model pelayanan kesehatan pasif tidak lagi efektif diterapkan di daerah 3T.

“Di daerah 3T, biaya sosialisasi lebih besar, akses transportasi lebih sulit, dan tenaga kesehatan sering kali harus mendatangi langsung masyarakat. Tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan imunisasi,” tegasnya.

Selain itu, Neng Eem meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat pengawasan distribusi logistik vaksin dan memastikan sistem rantai dingin (cold chain) berjalan optimal hingga ke wilayah paling terpencil. Ia juga mendorong penambahan jumlah tenaga vaksinator serta peningkatan kompetensi petugas di daerah yang capaian imunisasinya masih rendah.

Tak hanya soal distribusi dan sumber daya manusia, Komisi IX DPR juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem administrasi melalui integrasi data pelaporan imunisasi nasional yang akurat, termasuk data dari fasilitas kesehatan swasta.

“Ketersediaan vaksin harus terjamin hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jangan sampai ada anak yang kehilangan hak memperoleh imunisasi hanya karena persoalan distribusi,” pungkasnya.

Komisi IX DPR berharap langkah-langkah tersebut dapat mempercepat peningkatan cakupan imunisasi nasional sekaligus memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk yang berada di wilayah 3T, memperoleh akses layanan kesehatan yang setara.

(LS/Nusantaraterkini.co)