Likuiditas Himbara Tertekan, Marwan Jafar Dorong Pemerintah Tarik Dana SAL Bertahap

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mendorong pemerintah menarik sisa dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara bertahap dan terukur guna mengantisipasi potensi pengetatan likuiditas perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Marwan, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara peran Himbara dalam mendukung pembiayaan proyek strategis pemerintah dan kemampuan perbankan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Ia mengingatkan, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan jangan sampai mengurangi ruang perbankan dalam memberikan kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami mengapresiasi peran Himbara sebagai jangkar pembangunan. Namun, likuiditas perbankan harus tetap dijaga agar sehat. Jangan sampai penugasan pembiayaan proyek pemerintah mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM," ujar Marwan, Kamis (12/11/2026).

Marwan menilai, tekanan likuiditas perbankan perlu menjadi perhatian serius. Sebab, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund), membatasi ruang penyaluran kredit, hingga mendorong kenaikan suku bunga pinjaman.

Berdasarkan data BRI Danareksa Sekuritas per 9 November 2026, biaya dana atau cost of fund Bank Mandiri tercatat meningkat 42 basis poin (bps) menjadi 2,9 persen. Sementara itu, rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 92,8 persen.

Apabila LDR terus meningkat hingga menembus 94 persen, perbankan berpotensi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru, bahkan melakukan penyesuaian terhadap suku bunga pinjaman.

Di sisi lain, Marwan juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan kredit antara sektor korporasi dan UMKM. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026 menunjukkan kredit korporasi nasional tumbuh 22,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 2,38 persen.

Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM tetap terjaga.

Terlebih, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penyerap tenaga kerja yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Marwan mengusulkan tiga langkah konkret. Pertama, Bank Indonesia (BI) memberikan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) kepada perbankan yang aktif menyalurkan kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan penarikan sisa dana SAL secara bertahap dan terukur guna membantu menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

Ketiga, melakukan evaluasi terhadap insentif dan skema penugasan pembiayaan proyek pemerintah agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam alokasi likuiditas perbankan.

Marwan menegaskan, Komisi XI DPR siap bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas likuiditas perbankan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

"Kami ingin Himbara tetap tangguh menopang pembangunan nasional, tetapi juga tetap menjadi mitra utama UMKM dan masyarakat kecil. Kekuatan perbankan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," pungkas mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co)