Proyek Kabel Bawah Tanah ABJATEL di Binjai Disorot, KNPI Desak Pemko Bertindak soal K3 dan Polusi Debu

Nusantaraterkini.co, BINJAI – Proyek penanaman utilitas kabel bawah tanah yang dikelola Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (ABJATEL) di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, menuai sorotan. Proyek tersebut diduga mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), sementara aktivitas penggalian juga dikeluhkan warga karena menimbulkan debu yang masuk ke lingkungan permukiman.

Sorotan tersebut disampaikan Bendahara Umum DPD KNPI Kota Binjai, Dhani Aulya Rahman Lubis. Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Binjai agar tidak tinggal diam dan segera mengambil sikap terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut Dhani, keselamatan pekerja dan kenyamanan masyarakat sekitar semestinya menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Terlebih, pekerjaan konstruksi yang berlangsung di kawasan jalan umum memiliki risiko terhadap pekerja maupun pengguna jalan.

"Berdasarkan pantauan di lokasi pada Kamis (12/11/2026), sejumlah pekerja terlihat melakukan penggalian tanah dan pemasangan kabel tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai," ujar Dhani, Jumat (13/11/2026).

Dhani menjelaskan, beberapa pekerja tampak tidak mengenakan helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu pelindung, maupun sarung tangan. Bahkan, terdapat pekerja yang terlihat bertelanjang dada dan bekerja tanpa alas kaki di area galian yang dipenuhi batu serta material keras.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, terutama karena aktivitas proyek berlangsung di sepanjang tepi jalan yang ramai dilalui kendaraan bermotor.

Selain persoalan keselamatan pekerja, minimnya rambu peringatan dan pembatas area pengerjaan juga menjadi perhatian. Pengamanan lokasi proyek yang tidak memadai dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Dhani menilai, penerapan K3 seharusnya menjadi kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh pihak pelaksana proyek. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur kewajiban perlindungan keselamatan tenaga kerja di lingkungan pekerjaan.

"Tak hanya persoalan K3, proyek tersebut juga memunculkan keluhan dari masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengerjaan. Warga mengaku terganggu dengan debu hasil aktivitas penggalian yang beterbangan hingga masuk ke lingkungan rumah. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan dan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," pungkasnya.

Dhani menyayangkan apabila pekerjaan pembangunan infrastruktur justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Menurutnya, proyek dengan skala pengerjaan yang cukup besar semestinya dibarengi langkah antisipasi, termasuk pengendalian debu dan pengamanan lingkungan sekitar.

Ia pun meminta Pemko Binjai melalui instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek, terutama menyangkut standar keselamatan pekerja, pengaturan lalu lintas, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

"Pemko Binjai harus bertindak dan menunjukkan sikap. Jangan sampai proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat justru mengabaikan keselamatan pekerja dan kenyamanan masyarakat," tegas Dhani.

Ia berharap pihak pengelola maupun pelaksana proyek segera melakukan evaluasi dan memperbaiki aspek keselamatan serta penanganan dampak pekerjaan agar tidak terus merugikan masyarakat sekitar.

(Dra/nusantaraterkini.co)