75 Ribu Balita Terkena ISPA Akibat Karhutla, Arzeti Bilbina: Negara Harus Hadir!

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya bayi dan balita, menyusul tingginya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 21 Oktober 2026 tercatat sebanyak 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75.172 kasus dialami anak usia 0–5 tahun atau balita.

Kasus ISPA tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi yang terdampak karhutla.

Arzeti menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa dampak karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti bayi dan balita.

Menurutnya, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan akibat paparan polusi udara karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan.

“Angka ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ketika lebih dari 75 ribu balita tercatat mengalami ISPA akibat dampak karhutla, maka perlindungan terhadap kesehatan anak tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Negara harus hadir dan memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada upaya pemadaman kebakaran. Pemerintah juga harus memastikan penanganan dampak kesehatan masyarakat berjalan optimal, khususnya di daerah dengan tingkat paparan kabut asap yang tinggi.

Arzeti pun mendorong Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah terdampak. Langkah tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga fasilitas rujukan bagi bayi dan balita yang mengalami gangguan pernapasan.

Selain pelayanan medis, ia meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua, mengenai langkah pencegahan paparan asap karhutla terhadap anak-anak.

“Jangan sampai masyarakat harus menunggu anaknya sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Harus ada langkah preventif, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan layanan medis yang mudah dijangkau oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arzeti menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta instansi yang menangani urusan lingkungan hidup dan kebencanaan perlu membangun langkah terpadu, mulai dari pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, hingga penanganan kesehatan masyarakat terdampak.

Ia mengingatkan, hak anak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang layak merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi.

“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah harus memastikan setiap anak, terutama bayi dan balita di wilayah terdampak, mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Jangan sampai dampak karhutla hari ini mengorbankan kualitas kesehatan generasi mendatang,” tutupnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)