BBM Subsidi Langka di Berbagai Daerah, DPR Desak Pertamina Perbaiki Distribusi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Ia mendesak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) segera membenahi sistem rantai pasok dan distribusi BBM bersubsidi agar ketersediaannya dapat terjamin secara merata, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa dan daerah kepulauan.

Ratna menegaskan, BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

“Energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika BBM langka, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus segera memastikan kelancaran logistik,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka ketersediaan stok BBM nasional yang diklaim berada pada kisaran 16 hingga 18 hari oleh Kementerian ESDM. Sebab, ketersediaan stok secara nasional belum tentu mencerminkan kondisi riil distribusi BBM di setiap daerah.

Ia menjelaskan, keterbatasan kapasitas penyimpanan atau storage di sejumlah wilayah, ditambah kendala pengiriman antarpulau, kerap menjadi faktor yang menyebabkan pasokan BBM di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami kekosongan.

“Jangan sampai pemerintah menyatakan stok BBM nasional aman, tetapi masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkannya. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar angka ketersediaan stok, melainkan kepastian BBM tersedia dan mudah diakses,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, Ratna juga menyoroti peningkatan kuota BBM bersubsidi pada 2026. Kuota solar subsidi tercatat meningkat 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter, sementara kuota Pertalite mencapai 29,26 juta kiloliter.

Menurutnya, peningkatan alokasi kuota tersebut harus diikuti dengan tata kelola distribusi, pengangkutan, serta pengawasan yang lebih optimal. Hal ini penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak dan tidak menghambat aktivitas sektor produktif.

Ratna mengingatkan, kelangkaan solar subsidi maupun Pertalite dapat berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor transportasi.

“Alokasi kuota yang besar harus diimbangi dengan pengelolaan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Kelangkaan ini berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi sektor produktif dan transportasi di daerah,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ratna meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas terminal penyimpanan BBM, khususnya di luar Pulau Jawa.

Ia juga mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi akibat cuaca buruk menjelang akhir tahun. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia memiliki karakteristik geografis kepulauan, kesiapan armada pengangkutan dan sistem logistik harus menjadi perhatian serius.

Di sisi lain, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi juga perlu diperketat melalui sinergi lintas instansi, termasuk dengan aparat penegak hukum, guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.

“Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkutan, kapasitas penyimpanan, dan pengawasan penyaluran wajib segera dilakukan. Negara harus hadir menjamin ketahanan energi hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan tanpa terkecuali,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)