Prabowo Cabut Izin Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin pemanfaatan hutan 18 perusahaan.
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin pemanfaatan hutan 18 perusahaan.
Dia mengatakan, kebijakan itu sesuai arahan Presiden Prabowo saat ia menghadap ke Istana Negara beberapa waktu lalu. Namun, Raja Juli tak mengungkapkan satu pun perusahaan yang dicabut izinnya tersebut.
"Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo pada hari Senin yang lalu saat saya menghadap di Istana, hari ini secara formal saya telah menandatangani Surat Keputusan Menteri untuk mencabut Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) 18 perusahaan, yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan luas total 526.144 hektare," ujar Raja Juli dalam akun Instagramnya dikutip dari kumaparan, Jumat (7/2/2025).
Baca Juga : Anggota Komisi III Desak Polisi Tindak Tegas Penimbun LPG 3 Kg usai Banyaknya Laporan Warga
Raja Juli mengungkapkan, langkah ini sesuai keinginan Prabowo untuk melaksanakan amanat pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yakni terkait bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Sebagai pembantu beliau, saya ingin memastikan hutan menjadi salah satu sumber utama kemakmuran rakyat Indonesia," sambungnya.
Baca Juga : Polisi Gerebek Rumah Penyuling LPG 3 Kg ke Gas Non-Subsidi
Dia juga menyampaikan, ada potensi 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, bekas kebakaran, akan dimaksimalkan fungsinya dengan agroforestri, dengan tumpang sari, untuk swasembada pangan.
"Ini namanya hutan cadangan pangan, energi, dan air," tutur Raja Juli.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·9 menit yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·36 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·51 menit yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
