Kejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
BKPM membuka Desk Investasi di Balikpapan untuk mempercepat perizinan dan mengejar target investasi Kaltim sebesar Rp90 triliun.
Nusantaraterkini.co, BALIKPAPAN - Pemerintah pusat mengambil langkah taktis memacu realisasi investasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Target investasi di wilayah ini masih tertahan di kisaran Rp53 triliun dari target nasional sebesar Rp90 triliun.
Upaya ini diwujudkan lewat peresmian layanan Desk Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026). Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan berlakunya aturan main baru berupa penerbitan izin otomatis bagi pengusaha.
Kepastian hukum tersebut mengacu pada penerapan skema fiktif positif (fictive positive) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Melalui mekanisme ini, setiap pengurusan izin memiliki batas waktu layanan atau Service Level Agreement (SLA) yang mengikat secara hukum.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap, mencontohkan pengurusan perizinan hotel yang memiliki tenggat waktu layanan maksimal 28 hari. Jika hingga batas waktu tersebut instansi teknis di daerah belum memberikan respons atau persetujuan, sistem Online Single Submission (OSS) secara otomatis akan menerbitkan izin tersebut.
"Ini adalah bentuk garansi negara untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Jadi tidak ada lagi cerita izin menggantung tanpa kejelasan," tegas Edy saat meresmikan layanan yang menandai lokasi keenam secara nasional setelah Batam, Bali, Medan, Semarang, dan Makassar tersebut.
Kehadiran Desk Investasi di "kota minyak" ini diharapkan mampu mengurai berbagai sumbatan (bottleneck) regulasi di lapangan, terutama di kawasan industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Meski berkantor di Balikpapan, cakupan kerja layanan ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
"Jadi Desk Investasi Kaltim ini bukan hanya untuk wilayah kerja di Balikpapan, tetapi seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Nanti kawan-kawan ini akan bersama-sama dengan DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendataan serta memfasilitasi kendala-kendala perizinan yang ada di daerah," ujar Edy.
Penunjukan Balikpapan sebagai pusat layanan pun didasari posisi strategisnya sebagai episentrum ekonomi Pulau Kalimantan sekaligus gerbang utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Data mencatat, sekitar 30 persen realisasi investasi di Kaltim berasal dari Balikpapan, sementara Kaltim sendiri menyumbang hampir 50 persen dari total realisasi investasi di seluruh Pulau Kalimantan.
"Aksesibilitas di Balikpapan ini sangat mudah, dekat dengan IKN juga. Jadi memudahkan investor-investor yang ingin berkonsultasi maupun mengawal kelanjutan proyek mereka," jelasnya.
Di luar urusan birokrasi perizinan, Edy turut menekankan pentingnya keterlibatan instansi pertanahan dalam perencanaan investasi sejak tahap awal. Ia menilai ketersediaan lahan yang clean and clear merupakan syarat mutlak agar komitmen modal yang masuk benar-benar bisa dieksekusi di lapangan, bukan sekadar catatan di atas kertas.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, Pak Gubernur beserta jajaran, serta Pemerintah Kota Balikpapan yang sudah memberikan dukungan penuh sejak proses persiapan hingga peresmian hari ini. Target nasional itu adalah kerja bersama, sehingga sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mutlak diperlukan," pungkas Edy.
(Red/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·Beberapa detik yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·12 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·27 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·42 menit yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·54 menit yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
