Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Polemik 4 Pulau Aceh Diklaim Milik Sumut, PDIP Sebut Kemendagri Kurang Kerjaan

Polemik empat pulau milik Aceh yang diklaim Sumatera Utara hingga saat ini masih terus bergulir.

Bagikan:
Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun. (Foto: Dok. kumparan).
Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun. (Foto: Dok. kumparan).
A A

nusantaraterkini.co, JAKARTA - empat milik yang diklaim hingga saat ini masih terus bergulir.

Empat itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang masih terus bergulir.

Menyikapi polemik itu, RI Watubun kalau seperti . Menurutnya, Kemendagri tidak perlu mempermasalahkan masalah 4 pulau ini.

Baca Juga : Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

“Kalau itu (konflik sengketa 4 pulau) saya pikir kurang kerjaan. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Komar ditemui usai mengikuti Soekarno Run 2025 di Benteng Vastenburg Solo,dikutip kumparan, Minggu (15/6/2025).

Komar mengatakan, pada era Bung Karno, hal ini tidak pernah menjadi masalah. Ia lantas menyoroti Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang sampai harus memberikan penjelasan kepada publik.

Baca Juga : Warga Aceh Minta Pemerintah Serahkan Tanjung Pura Langkat Masuk Wilayahnya: Bukan Sumut

“Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK keluar kasih petunjuk dan Sumut dulu pisah? Dasarnya dari zamannya Bung Karno tidak dipersoalkan. Tiba-tiba terjadi masalah,” ucap dia.

“Karena ada sejarahnya, ada datanya itu. Kalau urusan batas (wilayah) itu bukan aib dari saja. Ini seluruh Indonesia. Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus, dan ini jadi tema besar sekarang dan jadi berita utama,” katanya.

Dia menyarankan Mendagri agar mengurangi hal-hal yang tidak produktif yang jadi pembicaraan rakyat. Terlebih saat ini rakyat sudah susah dan banyak PHK.

“Jadi saya kira banyak hal penting yang harus diselesaikan Mendagri. Kurangi hal-hal yang tidak produktif jadi perbincangan rakyat yang bikin rakyat pusing. Saat ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana, hidup susah ini ditambah susah. Fokus cari tema-tema rakyat senang,” ucap Komar.

Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan mengatasi masalah ini. Namun menurut Komar, masalah ini sebenarnya tidak perlu sampai harus diselesaikan Presiden.

“Ya sebenarnya ini urusan tidak terlalu besar untuk harus presiden turun tangan. Presiden sudah banyak berbagai masalah lain. Tugas menteri-menteri jangan heboh lah. Buat santai-santai saja,” tutup dia.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait