Polemik 4 Pulau Aceh Diklaim Milik Sumut, PDIP Sebut Kemendagri Kurang Kerjaan
Polemik empat pulau milik Aceh yang diklaim Sumatera Utara hingga saat ini masih terus bergulir.
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Polemik empat pulau milik Aceh yang diklaim Sumatera Utara hingga saat ini masih terus bergulir.
Empat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek dan Pulau Mangkir Gadang masih terus bergulir.
Menyikapi polemik itu, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyebut kalau Kemendagri seperti tidak punya kerjaan. Menurutnya, Kemendagri tidak perlu mempermasalahkan masalah 4 pulau ini.
Baca Juga : Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri
“Kalau itu (konflik sengketa 4 pulau) saya pikir Kemendagri kurang kerjaan. Karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” kata Komar ditemui usai mengikuti Soekarno Run 2025 di Benteng Vastenburg Solo,dikutip kumparan, Minggu (15/6/2025).
Komar mengatakan, pada era Bung Karno, hal ini tidak pernah menjadi masalah. Ia lantas menyoroti Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang sampai harus memberikan penjelasan kepada publik.
Baca Juga : Warga Aceh Minta Pemerintah Serahkan Tanjung Pura Langkat Masuk Wilayahnya: Bukan Sumut
“Karena urusan pulau-pulau itu, masak sampai JK keluar kasih petunjuk Aceh dan Sumut dulu pisah? Dasarnya dari zamannya Bung Karno tidak dipersoalkan. Tiba-tiba terjadi masalah,” ucap dia.
“Karena ada sejarahnya, ada datanya itu. Kalau urusan batas (wilayah) itu bukan aib dari Sumatera Utara saja. Ini seluruh Indonesia. Saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri fokus, dan ini jadi tema besar sekarang dan jadi berita utama,” katanya.
Dia menyarankan Mendagri Tito Karnavian agar mengurangi hal-hal yang tidak produktif yang jadi pembicaraan rakyat. Terlebih saat ini rakyat sudah susah dan banyak PHK.
“Jadi saya kira banyak hal penting yang harus diselesaikan Mendagri. Kurangi hal-hal yang tidak produktif jadi perbincangan rakyat yang bikin rakyat pusing. Saat ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana, hidup susah ini ditambah susah. Fokus cari tema-tema rakyat senang,” ucap Komar.
Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan mengatasi masalah ini. Namun menurut Komar, masalah ini sebenarnya tidak perlu sampai harus diselesaikan Presiden.
“Ya sebenarnya ini urusan tidak terlalu besar untuk harus presiden turun tangan. Presiden sudah banyak berbagai masalah lain. Tugas menteri-menteri jangan heboh lah. Buat santai-santai saja,” tutup dia.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEODasco Ungkit Serangan Berulang, Tegaskan Tak Pernah Terlibat Judol dan Doksing
Fadli Tara·Beberapa detik yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALEnam Pelaku Pencurian Motor di Binjai Ditangkap di Medan, Polisi Sita Kunci Letter T
hendra·1 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Kantongi Identitas Maling Kotak Amal Masjid di Plaju, Pelaku Segera Diringkus
Rozie Winata·30 menit yang lalu -
NEWS VIDEODPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II
Fadli Tara·32 menit yang lalu -
-
-
SUMUTGelombang Dukungan Dasco Jabat Wapres Dinilai Berisiko: Jadi Ajang Blok Khusus Gerindra
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerekam CCTV, Maling Kotak Amal Gasak Jutaan Rupiah di Masjid Plaju Palembang
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
