Pemerintah Pusat Tegaskan Aturan Ketat Pengelolaan Dana Hibah ke Pemko Palembang

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Pemerintah Pusat menegaskan aturan ketat terkait tata kelola dana hibah serta strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Kota Palembang.

“Daerah saat ini perlu terus mengoptimalkan pendapatannya, khususnya PAD. Maka tadi disampaikan ada creative financing,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Rabu (11/11/2026).

Langkah strategis tersebut sebelumnya dibahas dalam FGD pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri jajaran pemerintah kota, instansi vertikal, DPRD, hingga organisasi kemasyarakatan pada, Selasa (10/11/2026).

Upaya peningkatan penerimaan sektor PAD bertumpu pada lima pilar utama, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, serta inovasi daerah.

Pihak penyelenggara menilai potensi sektor pendapatan ekonomi Kota Palembang sangat besar sehingga membutuhkan sinergi penuh lintas elemen.

“Potensi di Palembang cukup besar, maka seluruh elemen bisa bersama-sama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya PAD,” ungkapnya.

Selain penguatan PAD, forum tersebut menekankan kepatuhan regulasi dalam tata kelola alokasi dana hibah daerah.

Mekanisme penyaluran hibah mewajibkan pengajuan proposal terperinci dari pihak penerima serta proses verifikasi ketat dari pihak pemerintah kota.

“Hibah itu penerima hibah dengan pemberi hibah itu ada ketentuan yang harus sama-sama dipedomani. Antara lain kalau untuk penerima hibah harus mengajukan proposal, harus kemudian dirinci apa kebutuhannya,” terangnya.

Penerima alokasi hibah diingatkan untuk memegang komitmen dan tanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran belanja daerah tersebut.

“Pemberi hibah melakukan verifikasi, kemudian menetapkan, itu yang paling penting. Dan juga tadi disampaikan bahwa penerima hibah juga bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan oleh pemberi hibah,” katanya.

Terkait akuntabilitas laporan keuangan daerah, Agus Fatoni menyebutkan bahwa opini audit dari berbagai lembaga pengawas eksternal telah menunjukkan hasil yang baik.

“Beberapa lembaga, tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan ke saya, opininya cukup bagus. Baik dari BPK maupun dari auditor lain itu juga cukup bagus,” tuturnya.

Menanggapi arahan pusat tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik pemaparan regulasi terbaru agar jajarannya tidak keliru dalam mengeksekusi anggaran.

“Saya kira Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Pak Direktur, dan juga Pak Subdit sudah menjelaskan, yang penting sudah memaparkan kaitan dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 ini,” ucapnya.

Pemerintah kota berkomitmen menghilangkan celah ketidakpastian hukum yang kerap menjadi kendala teknis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun penerima bantuan.

“Dan kita memberikan pemahaman yang betul, jangan sampai para organisasi perangkat daerah, termasuk para penerima hibah berada di wilayah yang remang-remang,” jelasnya.

Dirinya mengakui kerumitan administrasi hibah sering kali berakar dari perbedaan penafsiran pemanfaatan belanja di lapangan.

“Biasanya pemahamannya masih multitafsir, tetapi tadi sudah jelas semua, pemanfaatannya bagaimana, bentuk kegiatan apa saja, termasuk tadi peserta juga sudah sempat bertanya langsung kepada Pak Dirjen,” tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)