DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II
DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk melanjutkan pembahasan dari tingkat I ke tingkat II.
Dengan kesepakatan tersebut, RUU ini selangkah lagi menuju pengesahan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui rangkaian panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU tersebut telah dilakukan secara intensif dengan menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, serta berbagai pihak terkait.
Ia mengungkapkan, Komisi III DPR RI telah menggelar sebanyak 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun berbagai masukan sebelum menyelesaikan pembahasan tingkat pertama.
"Pembahasan ini sudah dilakukan sejak lama. Kami menikmati prosesnya di Komisi III DPR RI. Ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi," ujar Habiburokhman saat jumpa pers bersama Anggota Komisi III DPR dan Wamenkum mewakili Pemerintah di Gedung DPR, Kamis (18/11/2026).
Menurutnya, RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana lainnya.
Habiburokhman menegaskan, salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah memberikan kesempatan kepada para korban kejahatan untuk memperoleh kembali kerugian yang mereka alami melalui mekanisme perampasan aset.
Ia mencontohkan korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan kembali uang mereka, meskipun pelaku telah diproses secara hukum.
"Para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, setelah itu pelakunya sudah menjalani hukuman, tetapi asetnya tidak sampai kepada mereka sama sekali," jelasnya.
Melalui pengaturan dalam RUU Perampasan Aset, DPR berharap aset hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan untuk membantu pemulihan kerugian korban.
Selain itu, ia berharap kehadiran undang-undang tersebut nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset.
Habiburokhman juga menekankan pentingnya memastikan RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Regulasi tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Kantongi Identitas Maling Kotak Amal Masjid di Plaju, Pelaku Segera Diringkus
Rozie Winata·9 menit yang lalu -
NEWS VIDEODPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II
Fadli Tara·11 menit yang lalu -
-
-
SUMUTGelombang Dukungan Dasco Jabat Wapres Dinilai Berisiko: Jadi Ajang Blok Khusus Gerindra
M Aribowo·41 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·50 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerekam CCTV, Maling Kotak Amal Gasak Jutaan Rupiah di Masjid Plaju Palembang
Rozie Winata·51 menit yang lalu -
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMSELKabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
