Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset Naik ke Pembahasan Tingkat II

Bagikan:
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – bersama menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk melanjutkan dari tingkat I ke tingkat II. 

Dengan kesepakatan tersebut, RUU ini selangkah lagi menuju pengesahan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa proses pembahasan telah melalui rangkaian panjang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengatakan, RUU tersebut telah dilakukan secara intensif dengan menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, serta berbagai pihak terkait.

Ia mengungkapkan, Komisi III telah menggelar sebanyak 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun berbagai masukan sebelum menyelesaikan pembahasan tingkat pertama.

"Pembahasan ini sudah dilakukan sejak lama. Kami menikmati prosesnya di Komisi III DPR RI. Ada 87 kali RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi," ujar Habiburokhman saat jumpa pers bersama Anggota Komisi III DPR dan Wamenkum mewakili di Gedung DPR, Kamis (18/11/2026).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana , tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana lainnya.

Habiburokhman menegaskan, salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah memberikan kesempatan kepada para korban kejahatan untuk memperoleh kembali kerugian yang mereka alami melalui mekanisme perampasan aset.

Ia mencontohkan korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan kembali uang mereka, meskipun pelaku telah diproses secara hukum.

"Para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, setelah itu pelakunya sudah menjalani hukuman, tetapi asetnya tidak sampai kepada mereka sama sekali," jelasnya.

Melalui pengaturan dalam , DPR berharap aset hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan untuk membantu pemulihan kerugian korban.

Selain itu, ia berharap kehadiran undang-undang tersebut nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya memastikan RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Regulasi tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait