Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Sidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis

Polri mengungkap aturan susunan majelis sidang etik Listyo Sigit dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Lima perwira tinggi akan terlibat.

Bagikan:
Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Mabes Polri menjatuhkan sanksi berat. Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Selasa (17/11/2026).(foto: istimewa)
Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Mabes Polri menjatuhkan sanksi berat. Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Selasa (17/11/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – mengungkap aturan mengenai susunan majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang akan memeriksa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepolisian memastikan proses persidangan etik terhadap Listyo Sigit akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa meskipun yang bersangkutan pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi .

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, seluruh anggota kepolisian memiliki kedudukan yang sama dalam penegakan aturan internal, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” kata Trunoyudo dalam konferensi pers, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, ketentuan mengenai komposisi majelis sidang KKEP tercantum dalam Pasal 42 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan ketentuan itu, majelis KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Pangkat personel yang menjadi bagian dari majelis dapat satu tingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat anggota yang diperiksa.

Dengan aturan tersebut, pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit memungkinkan melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat jenderal maupun inspektur jenderal (Irjen).

Meski demikian, Trunoyudo belum mengungkap identitas lima perwira tinggi yang akan ditunjuk sebagai anggota majelis. Saat ini, Polri masih mempersiapkan pelaksanaan sidang melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Tentu dari kesiapan teman-teman pemeriksa, khususnya di Kode Etik Propam Polri, akan lebih lanjut kami sampaikan terkait jadwalnya,” ujarnya.

Sidang Etik Bisa Digelar Secara Daring

Selain mengatur komposisi majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga memberikan ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan sidang KKEP.

Dalam Pasal 59 ayat (2), persidangan dimungkinkan berlangsung secara langsung maupun daring melalui media elektronik. Terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara virtual setelah memperoleh persetujuan dari Ketua KKEP.

Perpol tersebut ditetapkan pada 16 November 2026 dan ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Aturan ini menjadi salah satu dasar pelaksanaan pemeriksaan etik terhadap Listyo Sigit dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret nama Presiden Prabowo Subianto.

(Dra/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait