PMI Korban Online Scam di Kamboja, Puan Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kematian warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja lantaran praktik penipuan daring (online scam). Ia menyebut pemerintah harus memberikan perlindungan yang masif terhadap WNI.

"Fenomena ini harus menjadi warning bagi pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan," katanya, Rabu (30/2025).

Puan berharap masyarakat dan pemerintah tak menutup mata atas peristiwa tersebut. Ia menyebut korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga fisik.

Baca Juga: Viral Empat Warga Binjai Ngaku Disiksa di Kamboja

"Kita tidak bisa menutup mata betapa maraknya modus kejahatan akhir-akhir ini terhadap PMI. Korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara fisik dan nyawa," katanya.

Puan menjabarkan data Kedutaan Indonesia untuk Kamboja, jumlah kasus WNI bermasalah meningkat hingga 60 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2024. Lonjakan terdata dari 56 kasus pada 2020, menjadi 3.310 kasus pada 2024.

Ia menyebut 75% kasus ini terkait WNI yang terjebak dalam pekerjaan online scam. Puan menilai hal ini bukan lagi isu domestik, melainkan termasuk darurat kawasan.

Baca Juga: BAIS TNI Gagalkan Pengiriman Korban TPPO ke Kamboja di Bandara Kualanamu: Korban Warga Binjai

"Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW (Task Force on Migrant Workers) sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam," jelas Puan.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan Indonesia harus memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan. Ia mendorong negara-negara ASEAN membentuk protokol darurat bagi korban eksploitasi.

"Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara," katanya.

(cw1/nusantaraterkini.co)