Kritik Tajam Vinus: Biaya Pilkada Membengkak Karena Gaya Hidup Politik, Bukan Sistem Langsung ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Pengamat politik dari Vinus Indonesia, Yusfitriadi, melancarkan kritik keras terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Ia menilai upaya mengembalikan mandat pemilihan ke tangan DPRD adalah langkah mundur yang salah sasaran. Baginya, persoalan biaya tinggi dan politik uang yang selama ini dikeluhkan bukan merupakan cacat sistemik, melainkan buah dari perilaku koruptif serta gaya hidup mewah para aktor politik dan partai yang terlibat.

​Yusfitriadi menekankan bahwa sistem demokrasi tidak seharusnya menjadi tumbal atas ketidakmampuan partai politik dalam mendidik kadernya. Jika praktik lancung seperti jual-beli suara masih merajalela, maka yang perlu direformasi adalah integritas partai, bukan justru memberangus hak pilih rakyat secara langsung.
​
“Partai politik harus mendorong agar tidak terjadi money politics. Terus kenapa sistem yang disalahkan? Padahal perilaku yang mendorong menguatnya money politics adalah perilaku partai politik dengan para kandidatnya. Terus kenapa sistem yang harus diberangus?” tegas Yusfitriadi seperti dilansir RMOL, Minggu (4/1/2026).

Baca Juga : Pilkada Diusulkan Dipilih DPRD, Pakar: Demokrasi Tak Boleh Dikompromikan karena Alasan Finansial 

​Menanggapi argumen efisiensi anggaran yang kerap didengungkan para pendukung Pilkada lewat DPRD, Yusfitriadi memberikan sindiran pedas. Ia menilai pembengkakan biaya penyelenggaraan sering kali dipicu oleh pilihan-pilihan belanja politik yang tidak rasional dan cenderung pamer kemewahan, ketimbang kebutuhan substantif demokrasi.

​“Begitupun ketika argumennya biaya penyelenggara terlalu besar. Ya iya besar kalau digunakan untuk menyewa private jet. Tentu besar kalau misalnya sudah punya kantor tapi bikin agenda di hotel,” sindirnya.

​Lebih lanjut, ia menyoroti banyaknya fasilitas negara yang terbengkalai karena para pejabat lebih memilih menyewa properti komersial dengan anggaran publik. Menurutnya, pemborosan seperti menyewa apartemen padahal sudah disediakan rumah dinas adalah bukti bahwa anggaran "dibuat-buat" untuk kepentingan pribadi. Yusfitriadi berpendapat bahwa biaya untuk menguatkan demokrasi memang diperlukan, namun harus dibersihkan dari pos-pos anggaran yang bersifat artifisial.

Baca Juga : MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Terpisah, Formappi: Bukan Hal yang Luar Biasa
​
“Dan kalaupun besar memang wajar untuk menguatkan demokrasi di negeri ini. Tapi kebesaran anggaran penyelenggaraan pemilu adalah anggaran yang dibuat-buat,” pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)