Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

DPR Tegaskan Pesangon Adalah Hak Mutlak Pekerja, Bukan Bentuk Belas Kasihan

DPR sambut baik UU Ketenagakerjaan yang wajibkan perusahaan siapkan dana cadangan pesangon. Pesangon adalah hak normatif pekerja, bukan belas kasihan

Bagikan:
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendorong penguatan perlindungan hak pekerja melalui kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon, Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendorong penguatan perlindungan hak pekerja melalui kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon, Rabu (18/11/2026). (Foto: Istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyambut baik ketentuan yang mewajibkan perusahaan menyediakan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan .

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap , khususnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ().

Pasalnya, selama ini masih banyak pekerja yang mengalami kesulitan memperoleh karena perusahaan menghadapi persoalan keuangan hingga dinyatakan pailit.

Ia menegaskan, pesangon merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan, bukan sekadar bentuk kebijakan atau kemurahan hati pemberi kerja.

“Pesangon bukan belas kasihan perusahaan, melainkan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi. Karena itu, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon harus menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan sejak awal hubungan kerja,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah. Dana tersebut nantinya menjadi sumber pembayaran apabila terjadi .

Namun, Neng Eem mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut didukung sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Selain itu, mekanisme pencairan dana harus dibuat sederhana sehingga pekerja dapat memperoleh haknya tanpa melalui proses birokrasi yang berbelit-belit.

“Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk perusahaan, tetapi ketika terkena PHK justru harus berjuang sendiri mendapatkan pesangon. Negara harus hadir memberikan kepastian perlindungan,” tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Neng Eem mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksanaan yang mengatur secara terperinci besaran kewajiban perusahaan, mekanisme penyetoran dana, penetapan lembaga pengelola, sistem pengawasan, hingga prosedur pencairan.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik masing-masing sektor usaha dalam penerapan kewajiban tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha.

“Perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha harus berjalan beriringan. Kita ingin perusahaan terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan, tetapi hak-hak pekerja juga harus terjamin,” katanya.

Neng Eem berharap keberadaan dana cadangan pesangon tidak hanya menjadi ketentuan administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang memberikan kepastian dan keadilan bagi pekerja dalam hubungan industrial.

Menurutnya, negara harus memastikan bahwa persoalan keuangan perusahaan tidak menjadi alasan bagi pekerja kehilangan hak-hak normatif yang seharusnya mereka terima.

“Negara tidak boleh membiarkan pekerja kehilangan haknya hanya karena perusahaan tidak siap membayar pesangon. Pekerja adalah bagian penting pembangunan ekonomi nasional. Kesejahteraan dan perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat tersebut.

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait