Paripurna Ranperda RPJMD Dipenuhi Interupsi, Famoni Gulo: Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Menuju Tapteng Naik Kelas

Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Famoni Gulo menanggapi dinamika yang terjadi pada Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029 adalah menuju Tapteng Naik Kelas.

Ia menegaskan bahwa suasana paripurna yang penuh interupsi dan perdebatan seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi. 

“Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, perbedaan pandangan adalah hal wajar, karena DPRD adalah rumah rakyat. Justru di situlah nilai demokrasi bekerja, sepanjang tujuannya untuk memperkuat kualitas keputusan politik,” tegasnya, Rabu (20/8/2025).

Baca Juga : HUT RI Ke- 80, Rico Waas dan Zakiyuddin Hadiri Rapat Paripurna Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto

Menyikapi ketidak hadiran Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang selama ini diwakili oleh Wakilnya, Mahmud Efendi Lubis pada rapat paripurna tersebut, bukanlah kewajiban hukum yang mutlak.

"Kehadiran Bupati dalam rapat paripurna DPRD lebih bersifat kewajiban moral dan politik guna menjalankan fungsi pengawasan serta komunikasi antara eksekutif dan legislatif," ungkapnya.

Apabila Bupati berhalangan hadir, biasanya dapat diwakili oleh Wakil Bupati atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah.

Terkait perdebatan soal adanya pandangan umum pribadi di luar pandangan fraksi, Fraksi PDI Perjuangan menilai persoalan itu hanyalah kesalahan teknis yang tidak perlu diperbesar. 

“Tatib sudah jelas, pandangan umum itu disampaikan melalui fraksi. Namun, hak anggota untuk menyampaikan pendapat melalui interupsi juga harus dihormati," terangnya.

Kami mendukung langkah Sekwan yang sudah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Dengan demikian, polemik itu mestinya tidak melebar ke hal-hal yang bisa menimbulkan ketegangan politik yang tidak produktif.

Baca Juga : Cerita Juang Kaum Buruh Kelapa Sawit Asahan ke Sidang Paripurna DPRD Sumut: Dibayar Murah, PHK Sepihak, Hingga Dugaan Union Busting

Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan bahwa persetujuan Ranperda RPJMD 2025–2029 merupakan bukti nyata komitmen DPRD untuk mendukung arah pembangunan lima tahun ke depan. 

“RPJMD adalah dokumen penting yang akan menjadi pedoman pembangunan. Persetujuan DPRD adalah bentuk tanggung jawab bersama, dan kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti dengan program nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat Tapteng,” katanya.

Menanggapi pernyataan Bupati soal opsi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) jika DPRD dianggap menghambat, ia menegaskan agar pernyataan itu tidak dijadikan jalan pintas. 

“Kami menilai penggunaan Perkada seharusnya ditempuh dalam kondisi sangat darurat," harap Famoni Gulo.

"Komunikasi politik yang sehat antara eksekutif dan legislatif harus menjadi prioritas, dan tidak ingin ada kesan bahwa DPRD menghambat pembangunan, justru kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan berpihak pada rakyat,” timpalnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan kembali bahwa DPRD dan Bupati memiliki tanggung jawab setara dalam membangun daerah. 

“Fraksi PDI Perjuangan akan selalu mendukung program pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat," ujarnya.

Baca Juga : Paripurna DPRD Sumut yang Dihadiri Wagub Surya Diwarnai Ricuh soal PHK Perusahaan Sawit di Mandoge Asahan

Namun, kami juga akan tetap kritis apabila ada kebijakan yang keluar dari koridor demokrasi dan aturan hukum. 

"Mari kita jadikan momentum pengesahan RPJMD ini sebagai titik awal sinergi eksekutif dan legislatif demi mewujudkan Tapteng yang benar-benar naik kelas dan sejahtera untuk semua,” tutupnya.

(Jjm/Nusantaraterkini.co)