Polemik Pengunduran Diri Gibran, Hensa: Jabatan Bukan Warisan, Kompetensi dan Proses Harus Jadi Prioritas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Analis politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai, wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menyimpan sejumlah pelajaran penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia.

Salah satunya, jabatan publik seharusnya diperoleh melalui proses dan didukung kompetensi, bukan semata-mata karena alasan kedekatan atau hubungan keluarga.

Menurut pria yang akrab disapa Hensa tersebut, seseorang tidak seharusnya dipaksakan menduduki jabatan publik apabila belum memiliki kesiapan dan kapasitas yang memadai, sekalipun berasal dari keluarga presiden.

“Pelajaran yang paling berharga adalah bahwa jabatan itu butuh proses, jabatan itu tidak butuh alasan,” katanya, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai, peristiwa yang melibatkan Gibran semestinya menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin dalam menentukan seseorang untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Hensa secara khusus menyoroti pentingnya kesiapan seorang calon pejabat sebelum tampil di ruang publik dan menjalankan tanggung jawab kenegaraan.

“Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden, harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap,” ujarnya.

Selain persoalan kompetensi dan kesiapan, akademisi Universitas Paramadina itu juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi aturan dalam proses demokrasi.

Menurutnya, regulasi tidak semestinya diubah hanya untuk membuka jalan bagi kepentingan atau pencalonan seseorang.

Ia menyinggung perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi salah satu dasar Gibran dapat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

“Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hensa berpandangan bahwa polemik seputar pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menyelesaikan persoalan politik yang berkembang. Sebab, apabila pengunduran diri tersebut benar-benar berlanjut, masih terdapat proses ketatanegaraan yang harus ditempuh, termasuk mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sesuai mekanisme konstitusional.

Meski demikian, Hensa menilai perkembangan tersebut setidaknya dapat memberikan kejelasan terhadap salah satu polemik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Ia menyebut, ruang publik belakangan ini dipenuhi berbagai isu dan ketidakpastian, mulai dari polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, riwayat pendidikan Gibran, hingga persoalan dugaan penyadapan.

“Prosesnya akan memakan waktu berhari-hari, tapi karena kita mendapatkan hal-hal yang penuh ketidakpastian setiap harinya, entah ketidakpastian dari ijazah Pak Jokowi, ketidakpastian dari riwayat pendidikan Mas Gibran, kemudian kasus penyadapan yang terlihat begini-begini saja, nah kalau kemudian mundur (Gibran mundur sebagai wakil presiden) minimal publik mendapatkan satu kejelasan akhirnya,” tuturnya.

Menurutnya, dinamika tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar persoalan memperoleh kekuasaan, melainkan juga menyangkut kesiapan, kapasitas, tanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, peristiwa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi demokrasi Indonesia agar proses pengisian jabatan publik tetap mengedepankan kompetensi, kepatuhan terhadap aturan, dan kepentingan masyarakat.

(LS/Nusantaraterkini.co)