Pakar: Tupoksi Angkatan Siber TNI Tak Tumpang Tindih dengan Unit Siber Lain

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pakar keamanan siber Dr Pratama Persadha menyambut baik rencana pembentukan matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Angkatan Siber, apalagi tugas pokok dan fungsinya tidak akan bertindihan dengan unit siber dari instansi lainnya.

“Bahkan, keberadaannya kelak akan saling menguatkan karena semua instansi tersebut dapat berbagi informasi terkait dengan setiap kondisi keamanan siber yang sedang terjadi,” kata Pratama, Kamis (5/9/2024).

Selanjutnya, kata Pratama yang juga , Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengatakan, masing-masing instansi dapat menggali informasi yang lebih dalam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap instansi.

“Yang perlu diperhatikan dalam pembentukan matra keempat TNI ini adalah penguatan koordinasi secara paralel dengan pemangku kepentingan bidang siber yang lainnya,” ucap Pratama.

Dengan demikian, mereka bisa saling bersinergi dan menguatkan karena aspek pandangan yang lebih holistik jika berkolaborasi dengan pemangku kepentingan siber lainnya.

UU dan Tupoksi yang Jelas

Sedangkan, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan pembentukan hingga rancangan anggaran angkatan siber memerlukan undang-undang hingga tupoksi yang jelas.

Dave mengatakan saat ini anggaran BSSN telah mencapai Rp1 triliun. Karena itu, Dave mengatakan anggaran itu harus disesuaikan dengan fungsinya, terlebih jika akan dibentuk angkatan siber.

"Ya kemarin kan kita juga rapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka, alhamdulillah anggarannya sudah membaik, dari yang dulu ya di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari Rp1 T," kata Dave.

"Akan tetapi anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, bilamana anggaran angkatan siber ini akan dibuatkan, harus ada satu dasar hukumnya, ada undang-undangnya. Terus juga harus ada ketegasan jelasnya, terus juga tupoksinya seperti apa," sambungnya

Dave mengatakan aturan hingga tupoksi angkatan siber harus dimatangkan dan dibicarakan dengan baik. Dave menyampaikan hal itu akan menjadi salah satu pekerjaan di masa peralihan ke pemerintahan berikutnya.

"Ini semua yang harus dimatangkan ya dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini salah satu pekerjaan yang di-carry over ke pemerintahan berikutnya," ujarnya.

Kekuatan Pertahanan

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendukung wacana pembentukan Angkatan Siber TNI. Menurutnya, Angkatan Siber sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital.

"Siber sebagai pertahanan negara itu sudah menjadi concern seluruh dunia, karena perang ke depan ini juga memperhatikan atau memerlukan unsur ketahanan siber sehingga gagasan itu juga menjadi krusial," katanya.

Menkominfo sepakat dengan wacana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat TNI. Usulan ini sangat krusial karena menyangkut pertahanan negara.

Menkominfo menyebut peperangan ke depan bukan lagi dilakukan secara fisik melainkan secara siber. Pertahanan siber kini juga telah menjadi perhatian bagi negara di seluruh dunia.

Dia pun mencontohkan Singapura yang kini telah memiliki Angkatan Siber untuk meningkatkan pertahanan negaranya.

"Singapura sudah punya angkatan keempat angkatan siber, kita ini negara sebesar ini juga memerlukan cyber defence yang kuat," tegasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Jokowi untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI.

“Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato untuk membuat Angkatan Siber,” kata Agus.

Lebih lanjut Pratama mengemukakan bahwa saat ini Indonesia memang sudah memiliki beberapa unit siber dari instansi yang memiliki perhatian pada dunia siber seperti BIN, Polri, BSSN, serta Kominfo.

Namun, dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menilai instansi tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda dan tidak ada yang betul-betul fokus pada pertahanan keamanan siber untuk menjaga kedaulatan NKRI dari serangan perang siber pihak lain.

Dengan pembentukan matra keempat TNI, menurut dia, ada instansi yang betul-betul memiliki kewaspadaan penuh terhadap percobaan serangan siber dari pihak lain.

Menyinggung soal sumber daya manusia (SDM), Pratama memandang perlu pasukan siber harus memiliki kompetensi di bidang keamanan siber yang bisa berasal dari berbagai universitas umum, serta dari universitas yang memiliki program keahlian khusus seperti STIN, Politeknik Siber, dan Universitas Pertahanan.

Namun, lanjut dia, tentu saja SDM dari lulusan universitas tersebut belum cukup untuk kebutuhan khusus seperti penyerangan dan pertahanan siber. Oleh karena itu, melakukan perekrutan peretas merupakan sebuah langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut.

Menurut dia, perekrutan peretas juga memiliki keuntungan karena skill yang mereka miliki memang lebih tinggi ketimbang lulusan universitas umum, terlebih peretas-peretas tersebut biasanya juga tergabung dalam berbagai forum underground, tempat peretas saling membagikan teknik dan tools peretasan terbaru.

“Tidak jarang juga menginformasikan kampanye serangan siber yang akan mereka lakukan. Jika Indonesia menjadi target serangan siber, akan dapat diambil berbagai tindakan pencegahan sebelumnya,” tutur Pratama yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK.

(cw1/Nusantaraterkini.co)