Nasib 172 Ribu Guru Non-ASN, DPR Dorong Kepastian Status hingga PPPK

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR, Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan, persoalan status kepegawaian guru non-ASN tidak boleh berhenti pada kebijakan transisi.

Menurutnya, kepastian status guru non-ASN berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah.

Nur mengatakan, aspirasi yang disampaikan guru non-ASN tidak sekadar menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian hidup, masa depan keluarga, dan keberlanjutan pengabdian sebagai pendidik.

"Masukan yang disampaikan teman-teman guru non-ASN sangat serius. Mereka bukan hanya sedang bicara tentang status kepegawaian, tetapi tentang kepastian hidup, masa depan keluarga, dan keberlanjutan pengabdian mereka sebagai pendidik," katanya kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Menurut dia, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 memang memberikan ruang bagi guru non-ASN yang memenuhi kriteria untuk tetap mengajar. Namun, kebijakan tersebut dinilai masih bersifat administratif dan transisional.

"SE Nomor 7 ini penting karena memberikan kepastian sementara dan menjaga agar tidak terjadi kekosongan guru. Tetapi kita juga harus jujur bahwa ini bukan garis akhir. Jangan sampai guru-guru ini kembali menghadapi ketidakpastian ketika masa penugasan berakhir," ujarnya.

Nur meminta pemerintah segera menyusun peta kebutuhan guru secara nasional berbasis data. Menurutnya, kebijakan pengangkatan guru tidak semestinya hanya bergantung pada ketersediaan formasi administratif, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah.

"Berdasarkan data pendidikan yang mana cut-off 2024 pada saat ini berjumlah 172.323 orang (guru non-ASN). Angkanya besar. Karena itu penyelesaiannya juga tidak bisa parsial," jelasnya.

Ia menilai para guru non-ASN tersebut layak mendapatkan perhatian karena sebagian telah memiliki pengalaman mengajar, sertifikat pendidik, serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

"Yang 172 ribu ini harus mendapat prioritas. Mereka sudah punya pengalaman, sudah punya sertifikat pendidik, sudah punya NUPTK. Secara kepegawaian dan kompetensi, mereka sudah punya semuanya. Tinggal dibangun sistem rekrutmennya," katanya.

Nur juga mengusulkan agar masa pengabdian menjadi salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan afirmasi bagi guru non-ASN.

Ia membuka opsi perluasan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan kemampuan fiskal pemerintah pusat maupun daerah.

"Kalau memang kebutuhan gurunya ada, sekolahnya membutuhkan, orangnya memenuhi persyaratan, dan pengabdiannya sudah panjang, maka harus ada afirmasi yang jelas. Jangan sampai kita terus-menerus merekrut tanpa menyelesaikan persoalan guru yang sudah ada," tegasnya.

Ia menekankan, kepastian status guru non-ASN tidak hanya menyangkut kepentingan para pendidik, tetapi juga keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

"Kalau guru tidak mendapatkan kepastian, yang terdampak bukan hanya gurunya. Sekolah dan anak-anak didik juga ikut terdampak. Karena itu, penyelesaian persoalan guru honorer harus kita tempatkan sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa dan Sari Yuliati menerima audiensi Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pertemuan tersebut membahas nasib ratusan ribu guru non-ASN di berbagai daerah yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian setelah 2026.

(LS/Nusantaraterkini.co)