A'wan PBNU Desak Bentuk Tim Gabungan Usut Kericuhan 10 November ​

Nusantaraterkini.co, JOMBANG – Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menyayangkan penangkapan 154 orang dalam demonstrasi di Yogyakarta. Aksi massa tersebut diketahui berakhir ricuh pada 10 hingga 11 November 2026.

​Ia khawatir langkah penangkapan massa di tengah situasi politik nasional yang memanas justru memperbesar ketegangan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gelombang demonstrasi susulan di berbagai daerah lain.

​"Kita sedih-prihatin. Di negara-negara terutama Eropa sudah banyak aksi massa berujung anarkis; terjadi kekacauan dan stabilitas sosial, terganggu. Jangan sampai situasi di sana merembet ke kita, di Indonesia. Apalagi situasi politik sedang panas mendidih disebabkan isu pemakzulan," kata Gus Salam, seperti dilansir RMOL, Jumat (13/11/2026).

​Ketua GPSI ini menilai masyarakat tetap harus kritis menyuarakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Namun, penyampaian aspirasi juga wajib disertai kesadaran situasional agar tidak ditunggangi pihak tertentu.

​Gus Salam turut mengkritik pelibatan ratusan personel TNI dalam pengamanan unjuk rasa di lapangan. Terlebih lagi, salah satu tuntutan utama massa aksi justru meminta militer kembali ke barak.

​"Kesannya, kemerdekaan warga sipil menggunakan haknya menyatakan pendapat di muka umum, terancam. Itu tidak sehat dalam sistem bernegara," ujarnya.

​A'wan PBNU ini menegaskan pengerahan aparat keamanan harus berlandaskan hukum, proporsional, profesional, dan terukur. Tindakan represif hanya boleh dilakukan apabila situasi di lapangan benar-benar mendesak.

​Ia meminta aparat mengedepankan pendekatan humanis kepada para peserta unjuk rasa. Mahasiswa maupun aktivis yang ditangkap diminta segera dibebaskan jika tidak ada dasar hukum penahanan yang kuat.

​"Mereka bisa segera dipulangkan. Penangkapan ratusan aktivis yang menyampaikan aspirasi jangan sampai memicu gelombang aksi serupa di berbagai daerah. Tensi gejolak massa perlu diturunkan di tengah isu penyadapan yang mengarah makar dan pergantian wakil presiden," tuturnya.

Bentuk Tim Pencari Fakta

​

Guna mengungkap peristiwa secara objektif, Gus Salam mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta. Tim ini diharapkan mampu menjelaskan rangkaian kericuhan hingga penangkapan 154 orang secara transparan.

​"Jangan sampai insiden Yogyakarta hingga penangkapan 154 aktivis tidak menjadi terang. Bentuk tim gabungan pencari fakta agar tergambar secara objektif dan tertangani secara proporsional demi penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak sosial-politik warga negara," tegasnya.

​Aksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta berlangsung sejak Selasa siang hingga Rabu dini hari. Massa membawa sembilan tuntutan, mulai dari isu pelanggaran HAM berat, penarikan TNI ke barak, hingga pencabutan gelar Pahlawan Soeharto.

​Bentrokan dilaporkan pecah di depan kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Golong Gilig, hingga Bundaran UGM. Massa melempar batu, menyalakan petasan, dan bom molotov sebelum aparat membalas dengan gas air mata serta water cannon.

​Polda DIY mencatat awalnya hanya 106 orang yang diamankan oleh petugas di lapangan. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi total 154 orang hingga Rabu pagi.

​Gus Salam berharap seluruh elemen bangsa tetap mengutamakan persatuan di tengah dinamika politik nasional.

​"Saat ini semuanya harus diletakkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami yakin, Presiden Prabowo menyadari itu. Berkomitmen menjaga kehidupan bernegara yang sehat, transparan, berdaulat serta menghormati hak-hak warga negara," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)