Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Polisi mengungkap kemunculan kelompok kriminal politik (KKP) di Papua. Kelompok yang menyebarkan separatism.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai KKP menjadi ancaman baru yang harus disikapi secara serius oleh Pemerintah Indonesia.
"Kemunculan Kelompok Kriminal Politik (KKP) di Papua merupakan bentuk ancaman baru yang patut diwaspadai secara serius. Berbeda dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menggunakan kekerasan fisik, maka KKP menyusup melalui jalur intelektual, propaganda digital, dan narasi ideologis yang menyasar kesadaran kaum generasi muda Papua," kata Dave, Sabtu (19/7/2025).
"Ini menjadikan mereka lebih berbahaya dalam jangka panjang karena mampu membentuk opini publik dan simpati terhadap gerakan separatis secara sistematis dan tersembunyi," tambahnya.
Dave mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk segera merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas sektor. Menurutnya, penanganan terhadap KKP tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan.
"Tetapi harus melibatkan strategi kontra-propaganda, penguatan literasi digital, pendidikan kebangsaan, serta pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif," ucapnya.
Selain itu, Dave meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sistem deteksi dan penindakan terhadap disinformasi yang menyebar di media sosial. Bersamaan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memperkuat narasi kebangsaan di lingkungan akademik, khususnya di kampus-kampus yang menjadi target infiltrasi KKP.
"Dan tentu saja, pendekatan humanis dan kultural harus dikedepankan agar masyarakat Papua merasa dilibatkan dan dihargai sebagai bagian utuh dari NKRI," ujar Dave.
Dia menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, harus ada sinergi antara TNI-Polri, kementerian terkait, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
"Papua adalah bagian sah dari Indonesia, dan menjaga keutuhan serta kedamaian wilayah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah harus hadir dengan solusi yang menyentuh akar persoalan yaitu ketimpangan, keterbatasan akses, dan luka sejarah yang belum sepenuhnya disembuhkan," tegasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co).
