Misbakhun Ingatkan Pemda dan Kades Jaga Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan pemerintah daerah (pemda), kepala desa (kades), dan perangkat desa untuk mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Menurutnya, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tanggung jawab besar dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

“Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Misbakhun, Sabtu (2/5/2026).

Ia menjelaskan, Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah. Selain itu, program ini juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya, termasuk melalui alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa,” katanya.

Meski demikian, Misbakhun mengingatkan bahwa peningkatan anggaran harus diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai. 

Ia mengungkapkan masih adanya berbagai kendala di lapangan, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Ia juga menyoroti bahwa kepala desa umumnya dipilih berdasarkan ketokohan, bukan keahlian administrasi. Karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi dinilai sangat penting guna mencegah kesalahan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara.

Ia pun mendorong para kepala desa untuk aktif berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK, guna memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

“Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas legislator dapil Jatim ini. 

(LS/nusantaraterkini.co).