Menu Tak Layak Viral, Komisi IX DPR Desak Evaluasi Total Program MBG Saat Ramadan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai wujud kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak sekolah justru tersandung kritik keras di tengah Ramadan. 

Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz melontarkan teguran terbuka kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah muncul laporan menu yang dinilai jauh dari standar gizi dan nilai anggaran yang dijanjikan.

Alih-alih menjadi momentum penguatan asupan bagi siswa yang berpuasa, distribusi MBG di sejumlah daerah justru memantik kekecewaan orang tua. Di Kabupaten Kudus, paket makanan dilaporkan hanya berisi kacang goreng, roti abon, susu kotak kecil, telur rebus, dan sebutir jeruk. 

Di Lumajang, siswa disebut hanya menerima susu 125 ml, telur asin, serta jeruk yang bahkan belum matang.

“Ramadan bukan alasan untuk menurunkan kualitas. Justru ini momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak,” tegasnya, Rabu (4/3/2026).

Sorotan tak berhenti pada soal tampilan. Legislator dapil Jabar itu menilai persoalan ini mengarah pada dugaan ketidakpatuhan terhadap pedoman anggaran dan standar kalori nasional. Jika benar nilai paket di lapangan bahkan tak menyentuh Rp10.000, pertanyaan besarnya: ke mana alokasi anggaran itu mengalir?

"Program dibiayai uang negara seharusnya menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Namun laporan di lapangan justru memperlihatkan potret ironi menu minimalis dibagikan atas nama program nasional yang diklaim berbasis standar gizi terukur," terangnya. 

Neng Eem mendesak BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh dan tak segan menjatuhkan sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika ditemukan pelanggaran. 

“Jangan sampai keluhan masyarakat dianggap angin lalu,” ujarnya.

Lebih jauh, ia meminta BGN menyusun standar khusus menu Ramadan yang mempertimbangkan daya tahan makanan hingga waktu berbuka, komposisi gizi seimbang, serta transparansi nilai paket di setiap daerah. 

Tanpa itu, MBG berisiko berubah dari program populis menjadi beban politik yang menggerus kepercayaan publik.

Isu ini Menurut Neng Eem berpotensi menjadi ujian politik bagi pemerintah. Program sosial berskala nasional selalu sensitif terhadap persepsi publik, apalagi menyangkut anak sekolah dan momentum Ramadan. 

Sebab, jika pengawasan lemah dan kualitas tak terjaga, MBG bisa menjadi preseden buruk tentang bagaimana kebijakan baik di atas kertas gagal di meja makan siswa.

“Setiap rupiah anggaran negara harus benar-benar mendarat di piring siswa dalam bentuk nutrisi berkualitas, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)