DPR Desak Evaluasi Total Program Internship Dokter Usai Wafatnya dr. Myta di Jambi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Neng Eem Marhamah, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan beban kerja dokter internship.

Desakan ini muncul setelah wafatnya dr. Myta Aprillia Azmy, peserta program internship yang dilaporkan bekerja selama tiga bulan tanpa libur di RS KH Daud Arif, Jambi.

Neng Eem menilai laporan mengenai beban kerja tidak manusiawi tersebut menjadi alarm serius bagi tata kelola perlindungan tenaga medis di Indonesia. Ia menyebut almarhumah diduga tetap diminta bertugas meski dalam kondisi sakit berat.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dokter Myta. Kasus ini tidak boleh berhenti pada ucapan belasungkawa. Harus ada investigasi menyeluruh karena ada dugaan eksploitasi kerja yang sangat serius,” ujar Neng Eem, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, dugaan bahwa korban tetap dijadwalkan jaga malam dalam kondisi sesak napas dan demam tinggi memperkuat pentingnya pembenahan sistem internship.

Neng Eem mendukung langkah Kemenkes yang telah mengirimkan tim investigasi terpadu, mulai dari Inspektorat Jenderal hingga tim ahli profesi. Namun, ia mengingatkan agar investigasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, melainkan juga tata kelola wahana internship dan sistem pendampingan peserta.

Lebih lanjut, ia meminta langkah tegas berupa pembekuan sementara program internship apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian standar beban kerja.

“Keamanan dan kesehatan dokter muda harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program magang justru menjadi ajang setor nyawa akibat pengabaian kondisi kesehatan peserta,” tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat itu juga mendorong evaluasi nasional terhadap program internship di seluruh fasilitas kesehatan. Ia menekankan pentingnya skrining kesehatan sebelum penempatan serta monitoring berkala bagi peserta.

“Kami mendesak agar sistem perlindungan dokter internship diperkuat. Jangan sampai program ini dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah yang mengarah pada perploncoan terselubung,” ujarnya.

Selain itu, Neng Eem meminta Kemenkes membuka hasil audit rekam medis dan keterangan dari rekan sejawat secara transparan kepada publik guna menghindari spekulasi.

“Kita butuh sistem tenaga kesehatan yang manusiawi. Jika dokter yang menjaga nyawa orang lain justru tidak terlindungi karena sistem kerja yang eksploitatif, maka ada yang salah dengan manajemen kesehatan kita,” pungkasnya. 

(LS/nusantaraterkini.co).