Menkeu Purbaya Bongkar sejak 2018 Pertamina Janji Bangun 7 Kilang Baru Ternyata Zonk, Malah Kilang yang Ada 'Dibakar'!

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - PT Pertamina sedang disorot masyarakat Indonesia. Hal itu karena Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ternyata pada Tahun 2018, PT Pertamina yang merupakan perusahaan plat merah ini pernah menjanjikan akan membangun 7 kilang minyak baru. 

Namun hingga kini sampai dirinya diamanahkan menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, tak satupun kilang baru terbangun di Indonesia. Yang terjadi malah, kilang-kilang yang ada "dibakar".

Baca Juga : Menkeu Purbaya Akomodir Pembuat Rokok Illegal: Kalau Kita Bunuh Semua ya Matilah Mereka, Kita Ajak Masuk Sistem!

Hal tersebut diungkap Menkeu Purbaya saat menjawab beberapa di antara pertanyaan dan pernyataan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang membahas percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi dari Pemerintah ke BUMN, Rabu (30/9/2025) lalu, di Gedung DPR RI.  

"Oh satu lagi, subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun, energi BBM Solar kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun, sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? sudah puluhan tahun kan?. Kita pernah bangun kilang baru nggak? enggak pernah. sejak krisis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak/ibu kalau ketemu Danantara lagi minta Pertamina bangun kilang baru. Saya waktu (tugas) di Maritim (Kemenko Maritim dan Investasi), saya pernah tekan mereka (Pertamina) tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang dalam Waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun?. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol juga. Karena kita rugi besar. Karena kita impor darimana? dari Singapur prodak minyaknya," ungkap Purbaya dengan gaya khasnya merespons pertanyaan dan pernyataan Anggota Komisi XI DPR terkait bagaimana mengurangi subsidi, atau biaya subsidi menjadi murah dan tepat sasaran, dilihat Nusantaraterkini.co dari YouTube TV Parlemen, Senin (6/10/2025).

Purbaya juga mengamini celetukan anggota DPRD Komisi XI dimana hal yang diungkap Purbaya itu juga terjadi pada pupuk.

"Ya pabrik pupuk juga," respons Purbaya cepat.

Purbaya pun menegaskan, ke depan dirinya sebagai Menteri Keuangan dan juga Bendahara Umum Negara tidak akan berprilaku sebagai juru bayar semata. Ia akan benar-benar mengontorol pekerjaan yang diusulkan setiap kementerian dan lembaga termasuk program kerja BUMN apalagi dirinya juga merupakan pengawas di Danantara.

"Berarti saya bukan juru bayar saja, saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan enggak proyek-proyek yang diusulkan, kalau nggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas (Danantara) saya ganti aja Dirutnya," ungkapnya lagi sembari tersenyum di hadapan peserta raker yang dipimpin Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun.

"Timbal balik. Artinya ini masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita juga seperti yang disampaikan Pak Khairul Imam (Anggota Komisi XI) memperbaiki alat-alat produksi. Termasuk menyediakan alat produksi baru yang selama ini kita gagal membangun," lanjut Purbaya. 

Purbaya pun melanjutkan lagi bahasannya terkait kilang minyak yang ia sempat ungkap.

"Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bikin proyeknya. Cuman Pertaminanya malas-malasan aja. Saya pernah kasih (saran investor), saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau anda nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari China, mau bikin kilang, anda perlu beli (minyak) 30 tahun, setelah 30 tahun anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang 'kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity'. Waktu itu saya kaget over capacity apa? 'Kami sudah berencana bangun 7 kilang baru', satu pun nggak jadi kan? 'iya mereka bilang tapi ke depan akan jadi'. Sampai sekarang nggak jadi. yang ada malah beberapa dibakar kan? 
Jadi dari parlemen juga tolong mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. jadi kita kerja sama. Tujuan kita sama mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada lebih murah dan tepat sasaran," tandasnya.

Baca Juga : Meledak! Noorsy Beber Dosa-dosa Ekonomi Rezim SBY dan Rezim Jokowi yang Memperdalam Kesusahan Rakyat hingga Tanya Prabowo Mau Ngapain?

Pada kesempatan itu, Purbaya mengakui ke depan Pemerintah akan tetap mensubsidi masyarakat Indonesia. Meski semua stakeholder harus memikirkan bagaimana caranya mengurangi jumlah subsidi yang cukup membebani APBN Republik Indonesia. 
 
"Kunci utamanya dalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita kan mencoba menciptakan kesejahteraan semuanya, sehingga mereka semua kuat, pada satu titik (saat) nggak harus disubsidi lagi. Jadi langkah itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo menciptakan pertumbuhan ekonomi 8 persen, walaupun susah meningkat ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana (naik) dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya lama-lama cita-cita itu akan tercapai juga. Saya mohon Komisi XI mendukung saya dalam hal itu. Bersama-sama menumbuhkan ekonomi yang lebih cepat," harapnya. 

Terkait bagaimana agar subsidi tepat sasaran semua kementerian/Lembaga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah disiapkan oleh Pemerintah.

"Kita punya DTSEN ya. Sudah dipakai Mensos ya. Tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi sama mereka supaya mereka ke depan betul memakai DTSEN tersebut. Tapi sama juga, selama ini (Kemen Keuangan) rupanya kita ngk pernah ngitung, monitor ya? Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta mereka betul melaksanakannya, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan," pungkasnya.

Baca Juga : Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi 8+4+5, Simak Penjelasannya dan Program Lengkapnya

Pada raker tersebut, sebelumnya Purbaya berjanji akan mempercepat pembayaran dana subsidi dari pemerintah kepada BUMN-BUMN yang menjalankan fungsi bantuan/subsidi untuk melindungi daya beli masyarakat. 

Diketahui PSO (Public Service Obligation) dalam APBN adalah kewajiban pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang tidak layak secara finansial, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah memberikan subsidi atau kompensasi kepada BUMN atas biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut agar tarif di pasaran tetap terjangkau oleh masyarakat tidak mampu.

(fer/nusantaraterkini.co)