Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Mahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK ​

Empat akademisi UI mengajukan uji materi UU Penanggulangan Bencana ke MK terkait mekanisme penetapan status darurat bencana nasional.

Bagikan:
Tiga mahasiswa dan seorang peneliti Universitas Indonesia menggugat UU Nomor 24 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/11/2026).(foto: ilustrasi ai)
Tiga mahasiswa dan seorang peneliti Universitas Indonesia menggugat UU Nomor 24 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/11/2026).(foto: ilustrasi ai)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Tiga mahasiswa dan seorang peneliti menggugat UU Nomor 24 Tahun 2007 ke (MK). Permohonan ini terdaftar dengan nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 pada Kamis (19/11/2026).

​Para pemohon terdiri atas Maryam Jenny Morin, M. Khalid Arbi, Rindang Syafa'at, serta Satrio Alif Febriyanto. Mereka didampingi tim kuasa hukum termasuk Samuel Bona Tua Rajagukguk dan Lalu Hartawan Mandala Putra.

​Lalu Hartawan Mandala Putra, mengatakan, permohonan ini menyoroti Pasal 51 ayat (2) terkait penetapan status . Pemohon meminta tenggat tiga kali 24 jam setelah rekomendasi BNPB jika indikator terpenuhi.

​"Pemohon juga mengusulkan mekanisme pemanggilan dan rekomendasi DPR apabila Presiden tidak menetapkan status tersebut. Langkah ini dikaitkan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap sepanjang 2026," lanjutnya.

​Data permohonan mencatat sepuluh korban jiwa terverifikasi dan lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak. Tercatat pula 333.470 kasus ISPA kumulatif serta sekitar 1,92 juta hektare lahan terbakar.

​Sekitar 7,9 juta peserta didik juga terdampak penghentian pembelajaran tatap muka di 61.693 satuan pendidikan. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status .

​Pemerintah beralasan kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai sehingga penetapan belum diperlukan. Pemohon menilai alasan tersebut menunjukkan keputusan bertumpu pada diskresi eksekutif dan pertimbangan politik.

​"Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak," jelasnya.

​Pemohon menilai terdapat kekosongan norma dalam saat kewenangan tidak dijalankan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

​"Ketiadaan mekanisme koreksi juga menghambat fungsi pengawasan DPR menurut Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pemohon berharap MK memperkuat mekanisme checks and balances dalam perlindungan warga terdampak bencana," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)

​

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru