Mahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Empat akademisi UI mengajukan uji materi UU Penanggulangan Bencana ke MK terkait mekanisme penetapan status darurat bencana nasional.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Tiga mahasiswa dan seorang peneliti Universitas Indonesia menggugat UU Nomor 24 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi ini terdaftar dengan nomor 440/PUU/PAN.MK/AP3/11/2026 pada Kamis (19/11/2026).
Para pemohon terdiri atas Maryam Jenny Morin, M. Khalid Arbi, Rindang Syafa'at, serta Satrio Alif Febriyanto. Mereka didampingi tim kuasa hukum termasuk Samuel Bona Tua Rajagukguk dan Lalu Hartawan Mandala Putra.
Lalu Hartawan Mandala Putra, mengatakan, permohonan ini menyoroti Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana terkait penetapan status darurat bencana nasional. Pemohon meminta tenggat tiga kali 24 jam setelah rekomendasi BNPB jika indikator terpenuhi.
"Pemohon juga mengusulkan mekanisme pemanggilan dan rekomendasi DPR apabila Presiden tidak menetapkan status tersebut. Langkah ini dikaitkan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap sepanjang 2026," lanjutnya.
Data permohonan mencatat sepuluh korban jiwa terverifikasi dan lebih dari 12,5 juta penduduk terdampak. Tercatat pula 333.470 kasus ISPA kumulatif serta sekitar 1,92 juta hektare lahan terbakar.
Sekitar 7,9 juta peserta didik juga terdampak penghentian pembelajaran tatap muka di 61.693 satuan pendidikan. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status darurat bencana nasional.
Pemerintah beralasan kapasitas penanganan yang tersedia masih memadai sehingga penetapan belum diperlukan. Pemohon menilai alasan tersebut menunjukkan keputusan bertumpu pada diskresi eksekutif dan pertimbangan politik.
"Persoalan yang kami ajukan bukan semata soal ada atau tidak adanya penetapan status bencana nasional pada tahun 2026. Persoalan konstitusionalnya adalah ketika seluruh indikator objektif telah terpenuhi, tetapi Presiden tetap tidak menetapkan status bencana nasional, undang-undang tidak menyediakan mekanisme apa pun untuk memastikan negara tetap bertindak," jelasnya.
Pemohon menilai terdapat kekosongan norma dalam UU Penanggulangan Bencana saat kewenangan tidak dijalankan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
"Ketiadaan mekanisme koreksi juga menghambat fungsi pengawasan DPR menurut Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pemohon berharap MK memperkuat mekanisme checks and balances dalam perlindungan warga terdampak bencana," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·Beberapa detik yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·3 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·26 menit yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·47 menit yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NASIONALFOKSI: Rencana Pemindahan Badak Jawa Harus Disertai Kajian Ilmiah
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOBukan Hanya Kesiapan Fisik, Satgas Damai Cartenz Perkuat Mental Personel di Kiwirok
1 jam yang lalu -
OPINIPelajaran Strategis dari “The New China Playbook” untuk “Asta Cita” Prabowo Subianto
1 jam yang lalu -
-
SUMSELKapolda Sumsel Tinjau Program Sosial dan Kampung Narkoba di OKI
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
