KUHAP Baru Berlaku: Penetapan Tersangka Cukup Berdasarkan Dua Alat Bukti Sah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi langkah penting dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. 

Regulasi baru tersebut dinilai memperkuat supremasi hukum sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Menurutnya, KUHAP baru merupakan hasil penyempurnaan terhadap aturan sebelumnya melalui proses harmonisasi dengan mempertimbangkan perkembangan hukum, termasuk berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Lahirnya KUHAP baru merupakan paradigma pembaruan hukum yang telah melalui proses harmonisasi serta mempertimbangkan berbagai perubahan hukum, termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi bagian dari perkembangan hukum acara pidana," ujar Rullyandi, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, salah satu putusan yang selama ini menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatur perlunya pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status tersangka. Namun, menurutnya, putusan tersebut berlaku dalam rezim KUHAP lama dan harus dipahami sesuai konteks saat itu.

"Dengan adanya KUHAP baru, terdapat paradigma dan pengaturan baru yang menegaskan mekanisme penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti," katanya.

Rullyandi menjelaskan, KUHAP baru secara tegas mengatur bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 dan Pasal 90 ayat (1).

Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi landasan utama dalam proses penetapan tersangka sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

"Ketentuan dalam KUHAP baru memberikan penegasan bahwa dasar utama penetapan tersangka adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan berlakunya KUHAP baru, pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan status tersangka tidak lagi menjadi syarat mutlak selama penyidik telah memenuhi standar pembuktian yang ditentukan undang-undang.

"Sepanjang penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHAP baru, maka penetapan tersangka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebagai saksi," jelasnya.

Lebih lanjut, Rullyandi menilai perubahan tersebut merupakan upaya pemerintah menyeimbangkan perlindungan hak warga negara dengan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

Dia berpendapat, KUHAP baru tetap mengedepankan prinsip due process of law, namun juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah.

"KUHAP baru pada prinsipnya tetap menjunjung tinggi due process of law, namun di sisi lain memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)