KP-KGS Kecam Kekerasan Aparat dalam Aksi 10 November

Nusantaraterkini.co, ​JAKARTA – Komite Persiapan Konferensi Gerakan Sosial (KP-KGS) mengeluarkan pernyataan sikap mengecam tindakan kekerasan aparat dan pengepungan kampus UGM dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2026 di Yogyakarta. 

Aksi yang digelar mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat tersebut mulanya berlangsung tanpa hambatan sebelum berujung bentrokan dan penyisiran oleh aparat. 

​Berdasarkan catatan KP-KGS yang merujuk pada pemberitaan media, bentrokan mulai terjadi di kawasan Malioboro antara pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Pihak kepolisian mengerahkan kekuatan pengamanan dalam jumlah besar, termasuk empat SSK PHH Brimob, 60 personel SPP Brimob, 858 personel Satgas PAGAR, kendaraan taktis, serta pelibatan unsur TNI. 

​Aksi kekerasan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi menyatakan terdapat 33 orang mengalami luka-luka dengan 5 di antaranya harus menjalani rawat inap, sementara seorang peserta aksi bahkan harus dioperasi akibat tengkoraknya retak dan selaput otaknya robek terkena hantaman selongsong gas air mata. 

​Selain korban luka, aparat kepolisian menangkap 157 orang, di mana 154 orang di antaranya kemudian dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan tindak pidana. Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) turut mengonfirmasi adanya 8 mahasiswa mereka yang sempat ditangkap dalam insiden tersebut. 

​KP-KGS menilai tindakan represif aparat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Aliansi yang terdiri dari Konfederasi KASBI, KPR, SPRI, KSN, dan Sempro ini memandang peristiwa di Yogyakarta sebagai bagian dari menyempitnya ruang demokrasi akibat dominasi oligarki. 

​Melalui pernyataan sikap yang ditandatangani Sunarno (KASBI), Martin (KPR), dan Rudi (SPRI) pada 12 November 2026 di Jakarta, KP-KGS menyampaikan lima poin tuntutan utama: 

​1.Mengusut tuntas kekerasan aparat dan pengepungan kampus UGM dalam aksi 10 November 2026 di Yogyakarta.

​2.Membebaskan mahasiswa serta peserta aksi yang masih ditahan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi.

​3.Menghentikan militerisasi ruang sipil serta mengembalikan TNI ke barak.

​4.Mewujudkan dan menaikkan upah layak nasional.

​5.Mencabut Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu yang dinilai menghalangi partisipasi politik rakyat.

(Emn/Nusantaraterkini.co)